JAKARTA – DPR dan pemerintah didorong untuk mengevaluasi dan menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 seiring perubahan kondisi geopolitik global yang berdampak pada perekonomian nasional.
Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto menilai asumsi makro yang digunakan dalam penyusunan APBN 2026 perlu ditinjau ulang karena tidak lagi mencerminkan kondisi terkini.
Menurutnya, tekanan global, termasuk kenaikan harga energi, berpotensi memengaruhi stabilitas fiskal. Harga minyak mentah Brent dilaporkan berada di atas USD 111 per barel dan sempat menyentuh USD 120 per barel.
Kondisi tersebut dinilai dapat memperlebar defisit anggaran jika tidak diantisipasi dengan kebijakan fiskal yang terukur.
Mulyanto juga menyoroti sejumlah program dengan beban anggaran besar, seperti subsidi energi, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), program Makan Bergizi Gratis, serta Koperasi Merah Putih, yang dinilai perlu dikaji ulang.
Ia menekankan bahwa penyesuaian kebijakan fiskal harus dilakukan secara komprehensif dan tidak bersifat jangka pendek.
Di sisi lain, pemerintah sebelumnya telah mendorong langkah efisiensi, termasuk kebijakan penghematan energi, sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global.
