Donggala — Pemerintah terus mendorong pemerataan akses energi hingga wilayah pesisir melalui pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Nelayan. Di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, keberadaan SPBU Nelayan dinilai memberi dampak langsung bagi aktivitas melaut sekaligus menekan biaya operasional nelayan.
Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Erika Retnowati, meninjau langsung operasional SPBU Nelayan yang dikelola koperasi nelayan dengan dukungan pembiayaan pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Menurut Erika, SPBU Nelayan memungkinkan nelayan memperoleh BBM dengan harga sesuai ketentuan pemerintah dan lokasi yang lebih dekat dari tempat tinggal mereka.
Sebelum SPBU Nelayan beroperasi, nelayan di Donggala kerap membeli solar dari pengecer dengan harga jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), berkisar Rp3.000 hingga Rp4.000 per liter lebih mahal. Dengan beroperasinya SPBU Nelayan, nelayan kini dapat membeli solar sesuai harga yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp6.800 per liter.
Selain harga yang lebih terjangkau, faktor jarak turut menjadi keuntungan. SPBU umum terdekat sebelumnya berjarak sekitar 21 kilometer dari permukiman nelayan, sehingga membutuhkan waktu tempuh dan biaya tambahan.
Erika menambahkan, nelayan setempat telah memahami mekanisme penggunaan surat rekomendasi dalam pembelian BBM subsidi dan kompensasi. Saat kunjungan dilakukan, penyaluran solar subsidi baru berjalan satu hari, sementara Pertalite telah disalurkan selama sekitar satu pekan. SPBU Nelayan tersebut juga melayani penjualan Pertamax bagi masyarakat umum, dengan tingkat minat yang relatif tinggi.
Anggota Komite BPH Migas lainnya, Harya Adityawarman, mengapresiasi sistem operasional SPBU Nelayan yang telah terintegrasi secara digital. Menurutnya, sistem tersebut memungkinkan pemantauan penyaluran BBM secara real time oleh Pertamina Patra Niaga dan BPH Migas, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas distribusi energi.
Manfaat SPBU Nelayan turut dirasakan langsung oleh para nelayan. Daud, nelayan setempat, menyebut kemudahan akses BBM menjadi faktor penting dalam mendukung keberlanjutan aktivitas melaut, terutama di tengah fluktuasi biaya operasional.
Dalam kunjungan yang sama, Erika Retnowati selaku Ketua Posko Nasional Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 juga meninjau Integrated Terminal Donggala serta sejumlah SPBU di Kota Palu untuk memastikan kesiapan pasokan energi selama periode libur akhir tahun. Hasil pemantauan menunjukkan kondisi pasokan BBM di Sulawesi Tengah berada dalam kondisi aman.
Sementara itu, Harya Adityawarman menyampaikan bahwa selama periode Natal dan Tahun Baru, kebutuhan BBM di Sulawesi Tengah diperkirakan meningkat sekitar 5 persen untuk jenis gasoline, sementara kebutuhan gasoil relatif stabil. Pengecekan kualitas dan kuantitas BBM di SPBU juga menunjukkan hasil sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menegaskan dukungan Pertamina terhadap kebijakan pemerintah dalam penyediaan lembaga penyalur BBM khusus bagi nelayan. Menurutnya, akses energi yang lebih dekat dan terjangkau merupakan bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan nasional melalui sektor perikanan.
