JAKARTA — Pusat Kajian Infrastruktur Strategis (PUKIS) menilai kecelakaan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026) tidak bisa dipandang sebagai insiden tunggal, melainkan mengindikasikan adanya persoalan sistemik dalam pengelolaan keselamatan perkeretaapian nasional.
Direktur Eksekutif PUKIS, M. M. Gibran Sesunan, menyebut rangkaian kejadian yang berujung tabrakan tersebut menunjukkan kemungkinan kegagalan berlapis, baik dari sisi teknis maupun tata kelola.
Menurut dia, insiden diduga bermula dari tabrakan KRL dengan kendaraan di perlintasan sebidang yang kemudian memicu gangguan sistem. Dalam waktu berdekatan, gangguan itu diduga tidak dapat dikendalikan sehingga berujung pada kecelakaan lanjutan dengan kereta jarak jauh di lintasan yang sama.
“Jika dua insiden terjadi dalam satu koridor waktu yang berdekatan dan pada jalur yang sama, ini patut diduga bukan semata kebetulan, tetapi ada potensi kegagalan sistem dalam mengantisipasi dan memutus dampak,” ujar Gibran dalam keterangannya, Selasa (28/4).
PUKIS menilai kondisi tersebut mengarah pada lemahnya mekanisme pengendalian risiko dalam sistem operasional perkeretaapian. Kegagalan tidak hanya berpotensi terjadi pada aspek persinyalan, tetapi juga pada koordinasi operasional serta respons darurat.
Meski demikian, PUKIS menegaskan bahwa kesimpulan final tetap harus menunggu hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), yang diminta bekerja secara transparan dan independen.
Di sisi lain, PUKIS juga menyoroti penanganan awal di lokasi kejadian yang dinilai belum optimal. Area disebut tidak segera diamankan, sehingga kerumunan warga dan aktivitas siaran langsung di media sosial terjadi saat proses evakuasi masih berlangsung.
Situasi tersebut dinilai berpotensi menghambat kerja tim penyelamat sekaligus menunjukkan lemahnya standar manajemen kedaruratan di lapangan.
Selain faktor teknis dan operasional, PUKIS menilai perlu ada penelusuran lebih jauh terhadap aspek pengawasan dan kebijakan. Termasuk kemungkinan dampak dari efisiensi anggaran terhadap kinerja lembaga terkait keselamatan transportasi.
PUKIS juga mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kementerian Perhubungan, PT Kereta Api Indonesia (KAI), dan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI). Evaluasi dinilai penting untuk memastikan akuntabilitas serta mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
Dalam jangka panjang, PUKIS mendorong percepatan pembangunan jalur ganda terpisah (double-double track) untuk memisahkan jalur KRL dan kereta jarak jauh, modernisasi sistem persinyalan, serta penataan perlintasan sebidang yang masih menjadi titik rawan kecelakaan.
PUKIS menilai, tanpa pembenahan menyeluruh, insiden serupa berpotensi terulang, mengingat kompleksitas lalu lintas kereta di kawasan padat seperti Jabodetabek yang terus meningkat.
