PELAIHARI — Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, dr. Isna Farida, angkat bicara terkait penahanan seorang pegawai Dinas Kesehatan berinisial K dalam kasus dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Angsau tahun 2019-2020.
Isna mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Negeri Tanah Laut.
“Kita ikuti saja proses yang berlangsung. Karena ini kasus sejak tahun 2019 kalau saya tidak salah,” ujar Isna saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (6/5/2026).
Ia mengaku prihatin atas persoalan hukum yang menimpa salah satu pegawai di lingkungan dinas yang dipimpinnya. Namun, menurutnya, peristiwa tersebut harus menjadi pengingat penting bagi seluruh aparatur agar bekerja sesuai aturan.
“Selaku pimpinan dan rekan kerja tentu kami turut prihatin,” katanya.
Isna menegaskan, pengelolaan anggaran harus dilakukan secara akuntabel dan sesuai ketentuan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
“Ini menjadi pembelajaran bagi kami semua. Semoga tidak terulang lagi,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan seluruh jajaran di lingkungan Dinas Kesehatan Tanah Laut untuk menjalankan setiap kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sebelumnya, Kejari Tanah Laut menetapkan K sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi dana BOK Puskesmas Angsau. Tersangka diduga terlibat dalam pencairan dana fiktif tanpa laporan pertanggungjawaban yang sah.
Dalam kasus tersebut, kerugian negara ditaksir mencapai Rp267 juta. K kini ditahan di Rutan Kelas IIB Pelaihari untuk 20 hari ke depan guna kepentingan penyidikan.
