BATULICIN — DPRD Kabupaten Tanah Bumbu mulai menggeser arah kebijakan penanggulangan bencana dari pola reaktif ke pendekatan preventif berbasis sistem dan data. Hal itu mengemuka dalam rapat kerja Komisi III DPRD bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Senin (2/2/2026).
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Tanah Bumbu, Andi Asdar Wijaya, tidak hanya menjadi forum evaluasi program kebencanaan tahun sebelumnya, tetapi juga ruang penajaman strategi menghadapi risiko bencana pada 2026.
DPRD menilai karakter geografis Tanah Bumbu—mulai dari kawasan pesisir hingga daerah aliran sungai—menuntut sistem mitigasi yang lebih terstruktur. Ketergantungan pada respons darurat dinilai tidak lagi memadai menghadapi pola bencana yang cenderung berulang setiap tahun.
Salah satu sorotan utama adalah penguatan infrastruktur peringatan dini, terutama di wilayah rawan banjir. Komisi III mendorong pemanfaatan teknologi sensor dan sistem peringatan terintegrasi agar informasi potensi bencana bisa diterima masyarakat lebih cepat dan akurat.
Selain itu, DPRD juga menekankan pentingnya pembenahan tata kelola data kebencanaan. BPBD diharapkan memiliki peta risiko yang mutakhir serta dashboard informasi yang dapat diakses lintas instansi. Integrasi data dinilai krusial untuk mempercepat koordinasi dan meminimalkan hambatan administratif saat situasi darurat.
Komisi III juga menyoroti aspek pendanaan. Dengan keterbatasan anggaran daerah, DPRD mendorong BPBD memperluas kolaborasi dengan sektor swasta melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Namun, kerja sama tersebut diminta berbasis peta risiko agar dukungan tidak bersifat sporadis dan lebih tepat sasaran.
Melalui penajaman strategi ini, DPRD berharap penanggulangan bencana di Tanah Bumbu tidak lagi sekadar respons terhadap kejadian, melainkan dibangun di atas sistem kesiapsiagaan yang terukur, terintegrasi, dan berkelanjutan.
