Tanah Bumbu — Senja belum turun sepenuhnya ketika ratusan warga Desa Muara Ujung Pagatan sudah memenuhi balai pertemuan. Mereka datang membawa keluhan, harapan, dan cerita panjang tentang kehidupan di kampung pesisir yang terus bergulat dengan persoalan infrastruktur. Di hadapan mereka, Wakil Ketua DPRD Tanah Bumbu, H. Hasanuddin S.Ag, berdiri menyapa satu per satu. Ini bukan sekadar formalitas; bagi warga di sini, reses adalah satu-satunya ruang untuk didengar langsung oleh wakilnya.
Reses yang digelar Selasa (2/12/2025) itu difokuskan untuk menampung usulan yang akan masuk pada anggaran tahun 2027. Pembahasan 2026 sudah rampung, tetapi suara warga tak boleh menunggu terlalu lama.
Keluhan pertama datang dari warga soal lampu penerangan jalan umum (PJU) yang lama padam. Gelapnya malam bukan hanya menyulitkan, tetapi juga meningkatkan risiko pencurian.
Hasanuddin menjelaskan dengan hati-hati bahwa perbaikan PJU tergantung status jalan.
“Kalau jalan provinsi, Dishub Provinsi yang tangani. Kalau kabupaten, tanggung jawab kabupaten. Karena yang ini jalan kabupaten, setelah reses ini saya langsung telepon Perkimtan dan Dishub. Anggarannya sudah dibahas, mudah-mudahan cepat terealisasi,” ujarnya.
Isu lain yang tak kalah berat adalah normalisasi sungai. Rencana pelebaran 15 meter memicu keberatan warga karena berpotensi mengenai permukiman. Hasanuddin menegaskan akan menjembatani persoalan itu dengan desa lain yang berkaitan, termasuk Muara Tengah.
Lalu datang keluhan paling menyentuh: akses jalan RT 2 dan RT 4—masih berupa jalan setapak. Warga bercerita ketika ada yang hendak melahirkan, sakit, atau meninggal, perjalanan ke atas harus ditempuh dengan gerobak atau motor bergonceng tiga.
“Kami kadang tak bisa berbuat apa-apa… hanya menunggu orang lewat untuk bantu mengangkat,” ungkap seorang warga, membuat suasana ruangan hening.
Karena akses yang sulit, dua RT itu belum tersentuh layanan PDAM. Hasanuddin menegaskan bahwa akses jalan menjadi prioritas karena pembangunan tak akan berjalan tanpa infrastruktur dasar.
Keluhan soal banjir, drainase, hingga jalan rusak juga mengemuka. Warga RT 3 meminta pembangunan drainase dan pengerasan jalan agar tidak lagi terperangkap banjir saat hujan turun.
Hasanuddin menampung semuanya—mencatat, berdiskusi, menelpon dinas terkait langsung di tempat. Ia menegaskan bahwa persoalan di Muara Pagatan, Muara Tengah, dan Muara Ujung hampir serupa: PJU mati, jalan rusak, dan akses air bersih minim.
“Ini aset daerah. Pemerintah wajib merawatnya. Kita dorong agar pemeliharaan PJU diperkuat,” tegasnya.
Ia menutup reses dengan pesan bahwa pembangunan jalan RT 2 dan RT 4 bukan hanya mempermudah mobilitas, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru. Muara Pagatan punya potensi besar—perikanan, pelabuhan, hingga sektor usaha lain yang bisa berkembang jika akses dibuka.
Warga pun pulang dengan secercah harapan bahwa keluhan mereka kali ini tak akan berhenti sebagai catatan di kertas, tetapi benar-benar dikawal hingga terealisasi.
