JAKARTA – Pemerintah menargetkan Sekolah Rakyat tersedia di setiap kabupaten/kota sebagai bagian dari program pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Target tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Presiden pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Hingga 12 Agustus 2026, pemerintah mencatat telah membangun 93 Sekolah Rakyat permanen dan 182 Sekolah Rakyat rintisan di berbagai daerah.
Prabowo menjelaskan Sekolah Rakyat menggunakan sistem pendidikan berasrama dengan sejumlah kebutuhan peserta didik yang disediakan selama mengikuti program, termasuk tempat tinggal, makanan bergizi, perangkat komputer, tenaga pengajar dan lingkungan belajar.
“Kita juga membangun sekolah rakyat. Sekolah berasrama untuk anak-anak dari keluarga yang paling tidak berdaya dengan ruang kelas, tempat tinggal, makanan bergizi, komputer, guru, dan lingkungan yang aman,” kata Prabowo.
Dari 93 sekolah permanen tersebut, sebanyak 30 sekolah telah rampung 100 persen hingga 12 Agustus 2026. Sementara sekolah lainnya masih dalam tahap penyelesaian akhir.
Pembangunan sekolah permanen itu dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum sebagai bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.
Sebagian sekolah yang telah selesai juga mulai digunakan untuk mendukung Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Ajaran 2026/2027.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat diarahkan untuk membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
“Secara keseluruhan, dari Sabang sampai Merauke, mereka yang selama ini tidak pernah merasakan sekolah bisa disekolahkan di sini,” ujar Dody.
