Bacakabar.id – BANJARMASIN, Warga pasar Batuah kelurahan Kuripan melaporkan dugaan pelanggaran HAM oleh pemerintah daerah setempat dalam kasus penggusuran para pedagang yang berjualan di pasar Batuah, Jalan Veteran kecamatan Banjarmasin Timur.
“Kami melaporkan dugaan pelanggaran HAM dalam kasus penggusuran pasar batuah, LBH ANSOR selaku dari kuasa hukum pasar batuah,” kata Aliansyah.
Aliansyah sendiri merupakan Ketua LSM KPK-APP Kalsel yang turut mendampingi warga di tengah jalan masuk lokasi pasar Batuah, untuk mempertahankan dari penggusuran.
“Kami menyampaikan alasan penolakan digusur dan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan Pemerintah kota Banjarmasin terkait upaya penggusuran dan pengerahan aparat,” sambung Ali.
Menurutnya penggusuran pasar Batuah ini belum ada putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Aspirasi itu sudah disampaikan warga Batuah ke eksekutif maupun legislatif beberapa waktu lalu, namun Pemko Banjarmasin tetap bersikukuh untuk merelokasi.
“Terlihat dilokasi sudah siap standbay alat berat seperti exavator dan para petugas dari TNI, Polri serta Satpol PP kota Banjarmasin, sehingga kami bersama warga untuk bertahan,” imbuhnya.
Sehubungan dengan hal tersebut Aliansyah, berujar. Terkait surat dari Komnas HAM RI yang meminta kepada Walikota Banjarmasin untuk mengupayakan tercapainya penyelesaian terbaik atas permasalahan ini.
Agar menunda rencana penggusuran dan tindakan yang dapat menimbulkan konflik fisik, sampai dengan dicapainya solusi bersama yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.
Melakukan pendekatan dan komunikasi persuasif kepada warga agar tercipta situasi yang kondusif.
Serta mencegah dan menghindari potensi konflik dengan cara mengedepankan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. (Mahyuni/ril/swi)
