JAKARTA – Pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan situasi politik tidak berlangsung hingga 2029 dinilai lebih sebagai spekulasi daripada analisis yang didukung data.
Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia Fernando Emas mengatakan pernyataan tersebut perlu dicermati karena disampaikan di ruang publik saat Budi Arie duduk bersama Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
“Bukan karena pernyataan tersebut memiliki dasar politik yang kuat, melainkan karena disampaikan di ruang publik, ketika duduk bersebelahan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan berpotensi menimbulkan persepsi yang tidak sehat terhadap hubungan Jokowi, Prabowo dan Gibran,” ujar Fernando, Minggu (25/8/2026).
Pernyataan itu mencuat setelah beredarnya potongan video yang memperlihatkan Budi Arie berbicara kepada Jokowi. Dalam video tersebut, Budi Arie menyebut berdasarkan feeling-nya situasi politik yang ada “kayaknya enggak sampai 2029”.
Ia juga menggunakan istilah “patahan sejarah” untuk menggambarkan kemungkinan terjadinya perubahan politik lebih cepat dari perkiraan.
Fernando menilai Budi Arie tidak menjelaskan secara konkret maksud dari pernyataan “tidak sampai 2029”, termasuk indikator maupun skenario politik dan konstitusional yang menjadi dasar kesimpulan tersebut.
“Seorang mantan Menteri Komunikasi dan Informatika seharusnya memahami bahwa komunikasi publik bukan hanya soal apa yang ingin disampaikan, tetapi juga bagaimana sebuah pernyataan dipersepsikan dan apa konsekuensi komunikasinya,” katanya.
Menurut Fernando, penggunaan istilah seperti feeling, “tidak sampai 2029”, dan “patahan sejarah” tanpa indikator yang jelas justru membuka ruang spekulasi.
Ia juga mengingatkan agar keberadaan Jokowi dalam video tersebut tidak ditafsirkan sebagai bentuk persetujuan terhadap pernyataan Budi Arie.
“Jokowi bisa saja memilih diam karena beliau memang dikenal sebagai pendengar yang baik. Tetapi diamnya Jokowi tidak boleh ditafsirkan sebagai persetujuan terhadap isi pernyataan tersebut,” ujarnya.
Fernando mengatakan hubungan Jokowi dan Prabowo setelah Pemilu 2024 merupakan bagian penting dari stabilitas politik nasional. Karena itu, ia menilai tokoh yang berada di lingkaran relawan Jokowi semestinya menjaga kesinambungan hubungan tersebut.
“Kalau memang ada kritik terhadap pemerintahan Prabowo, sampaikan secara terbuka, objektif dan berbasis data. Jangan menggunakan istilah yang samar, apalagi saat bersama Jokowi, kemudian membiarkan publik menerjemahkannya sebagai sinyal bahwa pemerintahan Prabowo sedang menuju keruntuhan,” katanya.
Soroti Transformasi Projo
Fernando juga menyinggung pernyataan Budi Arie dalam Kongres III Projo di Grand Sahid Jaya, Jakarta, 1 November 2025.
Dalam forum tersebut, Budi Arie menyampaikan bahwa Projo bukan singkatan dari “Pro Jokowi”. Ia menjelaskan istilah Projo berasal dari bahasa Sanskerta dan Jawa Kawi yang dikaitkan dengan makna negeri dan rakyat.
Budi Arie juga menyampaikan rencana transformasi organisasi, termasuk kemungkinan mengubah logo yang selama ini menggunakan wajah Jokowi dengan alasan agar organisasi tidak terkesan mengultuskan individu.
Menurut Fernando, transformasi organisasi merupakan hak Projo. Namun, ia menilai publik tetap memiliki catatan mengenai sejarah hubungan Projo dengan Jokowi.
“Projo selama bertahun-tahun dikenal luas sebagai salah satu organisasi relawan utama yang berdiri dan bergerak bersama Jokowi. Karena itu, ketika kemudian ditegaskan bahwa Projo bukan Pro Jokowi dan bahkan identitas visual Jokowi hendak dilepaskan, publik tentu wajar mempertanyakan arah transformasi tersebut,” ujarnya.
Fernando menilai dugaan kekecewaan pribadi Budi Arie terhadap Presiden Prabowo harus ditempatkan sebagai hipotesis politik, bukan fakta.
“Kalau seseorang kecewa karena tidak lagi berada di dalam pemerintahan, itu persoalan pribadi dan politik yang bersangkutan. Jangan kemudian kekecewaan tersebut dibawa menjadi narasi tentang masa depan Republik Indonesia,” katanya.
Ia menegaskan, hingga saat ini tidak ada dasar yang cukup untuk menyimpulkan pemerintahan Prabowo akan berakhir sebelum 2029.
Menurut Fernando, prediksi politik tetap sah disampaikan apabila didasarkan pada data, indikator, dan argumentasi yang dapat diuji.
“Indonesia membutuhkan stabilitas, bukan spekulasi. Membutuhkan argumentasi, bukan insinuasi. Membutuhkan data, bukan sekadar feeling. Perbedaan pendapat adalah bagian dari demokrasi, tetapi menyampaikan pendapat juga membutuhkan tanggung jawab,” demikian Fernando.
