JAKARTA – Pemerintah resmi menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah atau awal puasa tahun 2026 Masehi jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Keputusan tersebut diambil melalui sidang isbat yang digelar Kementerian Agama (Kemenag) di Jakarta, Selasa (17/2/2026).
Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, menyampaikan bahwa penetapan dilakukan berdasarkan hasil perhitungan hisab serta pemantauan hilal di berbagai wilayah Indonesia.
“Berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis, 19 Februari 2026,” ujar Nasaruddin dalam konferensi pers usai sidang isbat.
Ia menjelaskan, hasil pemantauan hilal belum memenuhi kriteria visibilitas yang ditetapkan negara-negara anggota MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura), yakni tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat.
Data pengamatan menunjukkan sudut elongasi hilal masih berada pada kisaran 0 derajat 56 menit 23 detik hingga 1 derajat 53 menit 36 detik, sehingga belum memenuhi standar yang berlaku.
Sidang isbat turut dihadiri berbagai unsur, antara lain Komisi VIII DPR RI, Majelis Ulama Indonesia (MUI), BMKG, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Observatorium Bosscha, Planetarium Jakarta, Badan Informasi Geospasial, perwakilan organisasi masyarakat Islam, pondok pesantren, serta Tim Hisab Rukyat Kemenag.
Kementerian Agama menegaskan bahwa keterlibatan berbagai lembaga tersebut menjadi bagian dari pendekatan kolektif dan berbasis keilmuan dalam menentukan awal bulan Hijriah.
Penetapan pemerintah ini berbeda dengan keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang sebelumnya menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada 18 Februari 2026. Muhammadiyah menggunakan metode Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) berbasis perhitungan astronomi global.
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengajak masyarakat menyikapi perbedaan penentuan awal Ramadan dengan sikap saling menghormati.
Menurutnya, perbedaan awal Ramadan merupakan hal yang kerap terjadi dan tidak perlu menjadi sumber perdebatan di tengah masyarakat.
Dengan keputusan tersebut, pemerintah berharap umat Islam dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan khusyuk serta tetap menjaga persatuan dan toleransi di tengah perbedaan metode penetapan awal bulan Hijriah.
