YOGYAKARTA – Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Irjen Pol. Langgeng Purnomo membeberkan kronologi penanganan aksi massa yang berujung kericuhan di kawasan Malioboro hingga Rabu (11/11/2026) dini hari. Sebanyak 154 orang diamankan dalam rangkaian pengamanan tersebut.
Penjelasan itu disampaikan Langgeng kepada wartawan, Rabu (11/11/2026), untuk merespons kritik dan narasi di media sosial yang menuding aparat kepolisian bertindak represif saat mengamankan demonstrasi sehari sebelumnya.
Menurut Langgeng, eskalasi kericuhan bermula ketika kelompok massa yang tidak dikenal di depan Gedung DPRD DIY melakukan penyerangan menggunakan batu dan bom molotov.
Menghadapi situasi tersebut, polisi mengerahkan empat Satuan Setingkat Kompi (SSK) Brimob untuk mengendalikan massa. Personel reserse juga dikerahkan dan mengamankan 154 orang.
“Brimob langsung 4 SSK mendorong massa perusuh. Personel reserse yang telah disiapkan juga bergerak cepat dan mengamankan 154 orang,” ujar Langgeng.
Ia menyebutkan, orang-orang yang diamankan memiliki latar belakang beragam, mulai dari mahasiswa, pelajar SMA dan SMP, hingga anak-anak.
Khusus terhadap mereka yang masih di bawah umur, Langgeng mengatakan kepolisian menerapkan penanganan sesuai ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak.
Kapolda Bantah Rantis Masuk Area Kampus UGM
Langgeng juga membantah informasi yang beredar di media sosial mengenai kendaraan taktis (rantis) polisi yang disebut masuk ke area kampus Universitas Gadjah Mada (UGM).
Ia menjelaskan, massa yang dihalau dari kawasan Malioboro bergerak menuju Bundaran UGM dan melakukan pembakaran. Saat polisi melakukan pengejaran, sebagian massa masuk ke kawasan perbatasan kampus.
Menurut Langgeng, petugas kemudian menahan diri dan tidak menggunakan gas air mata maupun kendaraan penyemprot air untuk membubarkan massa di sekitar kampus.
“Di sini kita tidak berani menggunakan gas air mata apalagi water cannon. Petugas hanya siaga di perbatasan, sekitar 30 hingga 50 meter sebelum garis batas UGM. Di situlah Brimob bertahan bersama rantisnya,” jelasnya.
Ia mengatakan, polisi selanjutnya mengedepankan negosiasi dengan massa yang bertahan hingga pagi hari. Setelah itu, seluruh personel kepolisian ditarik mundur secara tertib.
Kapolda Jelaskan Keterlibatan Jaga Warga
Terkait kemunculan kelompok masyarakat yang berhadapan dengan peserta aksi, Langgeng menegaskan kepolisian tidak mengerahkan organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk menghadapi massa demonstran.
Menurutnya, keterlibatan warga dipengaruhi dinamika sosial dan budaya setempat serta kepedulian masyarakat terhadap ruang publik yang terdampak kericuhan.
“Sultan sampai diperlakukan seperti itu, situasi grassroot di DIY merasa sangat prihatin. Jangan ada anggapan polisi memanfaatkan ormas. Sejak awal kami bersama para lurah sudah mengimbau agar warga tidak ikut-ikutan turun ke jalan,” kata Langgeng.
Ia juga menjelaskan bahwa Jaga Warga merupakan sistem keamanan lingkungan berbasis desa, bukan ormas represif. Lembaga tersebut dibentuk oleh kepala desa dan berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas serta Babinsa.
Selain menjaga keamanan lingkungan, Jaga Warga juga memiliki peran dalam penanganan kebencanaan dan kegiatan kemasyarakatan.
Gelar Perkara Libatkan Komnas HAM dan Kompolnas
Menanggapi kritik dari sejumlah pihak, termasuk pernyataan Fisipol UGM, Polda DIY menyatakan membuka ruang komunikasi dan memberikan penjelasan mengenai penanganan aksi tersebut.
Langgeng menegaskan tindakan kepolisian di lapangan diarahkan kepada pihak yang diduga melakukan penyerangan dan kerusuhan.
Penanganan aksi tersebut juga mendapat perhatian Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dan Wakil Ketua DPR RI Dasco yang disebut turun memantau kondisi lapangan pada Rabu dini hari.
Menurut Langgeng, Kapolri turut mempertanyakan aksi massa yang masih berlangsung hingga pukul 01.00 WIB, meskipun batas waktu penyampaian aspirasi telah diberikan hingga pukul 19.00 WIB.
Untuk memastikan proses penanganan berjalan transparan, Polda DIY menggelar perkara dengan melibatkan sejumlah lembaga pengawas eksternal.
“Hari ini dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan mana pihak yang lanjut ke proses penyidikan dan mana yang dipulangkan. Proses ini disaksikan langsung oleh Komnas HAM, Kompolnas, hingga Ombudsman,” pungkasnya.
