Oleh: Barlis Irawan, S.Sos
Antrean panjang kendaraan di SPBU belakangan ini kembali menjadi pemandangan yang mudah ditemui. Masyarakat harus menghabiskan waktu cukup lama hanya untuk mendapatkan BBM, terutama Pertalite.
Kondisi ini tentu perlu menjadi perhatian. Sebab, BBM bukan kebutuhan yang bisa ditunda. Banyak masyarakat menggunakan kendaraan untuk bekerja, mengantar anak sekolah, berdagang, maupun menjalankan aktivitas sehari-hari.
Saya kemudian teringat kondisi beberapa waktu lalu. Saat para pelangsir masih lebih leluasa membeli Pertalite menggunakan jeriken, antrean panjang seperti sekarang justru relatif jarang terlihat.
BBM eceran juga lebih mudah ditemukan. Di sejumlah tempat, masyarakat bisa mendapatkan BBM tanpa harus datang ke SPBU dan ikut mengantre panjang.
Sekarang kondisinya berbeda. Setelah aktivitas para pelangsir dibatasi, antrean panjang justru semakin sering terlihat di sejumlah SPBU.
Memang, pembatasan dilakukan dengan alasan agar penyaluran BBM tepat sasaran. Itu bisa dipahami. Tetapi di sisi lain, kondisi yang terjadi di lapangan juga perlu menjadi bahan pertimbangan.
Kita tidak bisa menutup mata bahwa masih banyak masyarakat yang membutuhkan BBM eceran. Tidak semua orang tinggal dekat dengan SPBU. Ketika antrean di SPBU panjang, membeli BBM eceran menjadi salah satu pilihan yang paling mudah bagi masyarakat.
Karena itu, menurut saya, persoalannya bukan bagaimana menghilangkan para pengecer atau pelangsir, tetapi bagaimana aktivitas mereka diatur.
Kalau memang tidak boleh bebas, berikan saja batasannya.
Pengecer bisa diberikan kuota pembelian tertentu. Jumlahnya dibatasi dan dicatat sehingga tidak mengambil BBM dalam jumlah berlebihan. Kemudian harga jual ecerannya juga diatur dengan menetapkan batas harga tertinggi.
Dengan cara itu, pengecer tetap bisa menjalankan usahanya, tetapi tidak bebas mengambil BBM sesuka hati. Pemerintah juga lebih mudah melakukan pengawasan.
Masyarakat pun mempunyai pilihan. Ketika antrean di SPBU panjang atau lokasi SPBU cukup jauh, mereka masih bisa mendapatkan BBM eceran dengan harga yang tidak terlalu jauh dari ketentuan.
Menurut saya, pendekatan seperti ini patut dipertimbangkan daripada sekadar memperketat atau mempersulit pengecer.
Jangan sampai niat menertibkan penyaluran BBM justru membuat masyarakat semakin sulit mendapatkan BBM.
Yang diperlukan adalah aturan yang jelas. Ada kuota, ada pengawasan, dan ada batas harga. Pengecer tidak dibiarkan bebas, tetapi juga tidak serta-merta diposisikan sebagai persoalan yang harus dihilangkan.
Pada akhirnya, yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana BBM tetap tersedia dan mudah diakses masyarakat, sementara penyalurannya tetap terkendali.
Penulis merupakan Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Tanah Bumbu dan wartawan media bacakabar.id
