Banjarmasin, Bacakabar – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut dugaan praktik mafia dan pelangsiran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Keputusan ini diambil setelah aspirasi para sopir angkutan dan elemen masyarakat mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Kamis (21/5).
RDP dihadiri SAKUTU (Sahabat Anti Kecurangan Bersatu), asosiasi sopir angkutan, serta berbagai pihak yang selama ini menyoroti distribusi BBM subsidi di Kalsel. Dalam forum itu, para sopir menyampaikan keluhan sulitnya memperoleh solar dan pertalite bersubsidi di sejumlah SPBU.
Mereka menduga distribusi tidak tepat sasaran akibat aktivitas pelangsiran dan permainan oknum yang memanfaatkan selisih harga BBM subsidi dengan harga industri.
Wakil Ketua DPRD Kalsel, H. Kartoyo, menegaskan pembentukan pansus merupakan langkah serius dewan. “Pansus ini dibentuk untuk memastikan distribusi BBM subsidi berjalan sesuai aturan dan tidak dimanfaatkan pihak tertentu demi kepentingan pribadi,” ujarnya.
Kartoyo menyebut persoalan ini tidak hanya menyasar masyarakat kecil, tetapi juga berdampak pada stabilitas ekonomi daerah, khususnya sektor transportasi dan distribusi barang. Antrean panjang di SPBU, kelangkaan BBM di sejumlah wilayah, hingga potensi kerugian negara menjadi sorotan utama.
Pansus akan bekerja menghimpun data dari aparat penegak hukum, Pertamina, pemerintah daerah, pengelola SPBU, hingga organisasi masyarakat dan sopir angkutan. Selain pengawasan lapangan, pansus diharapkan merumuskan rekomendasi strategis untuk memperbaiki sistem distribusi BBM bersubsidi di Kalsel agar lebih transparan.
Para sopir yang hadir berharap pansus tidak berhenti pada formalitas. Mereka mendesak pengawasan ketat terhadap SPBU yang diduga melayani pelangsir dengan kendaraan modifikasi maupun pembelian berulang dengan berbagai modus.
Sebagai informasi, Pertamina dan BPH Migas selama ini telah menerapkan sistem barcode dan digitalisasi transaksi di SPBU. Namun di lapangan, praktik penyalahgunaan masih terus menjadi keluhan warga.
DPRD Kalsel berharap pansus menjadi pintu masuk membenahi tata kelola distribusi BBM subsidi sekaligus memberi rasa keadilan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
