BANYUWANGI — Pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) atau Jalur Pantai Selatan (Pansela) di Banyuwangi kembali menunjukkan titik terang setelah sempat terhenti dalam waktu cukup lama. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mendorong percepatan penyelesaian proyek tersebut yang berstatus sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
Dorongan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pembangunan JLS yang digelar di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Banyuwangi, Jumat (18/12/2025). Rapat dipimpin Anggota VII BPK Slamet Edy Purnomo bersama Anggota III BPK Akhansul Khaq, serta dihadiri Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan sejumlah perwakilan kementerian, BUMN, serta instansi terkait.
Slamet Edy menegaskan, keterlibatan BPK dalam rapat tersebut bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor agar pembangunan JLS yang tertunda dapat segera dilanjutkan. Ia mengingatkan bahwa status PSN menuntut seluruh pihak untuk mengesampingkan kepentingan sektoral demi kepentingan nasional.
“Jalur Lintas Selatan memiliki peran strategis dalam membuka konektivitas wilayah selatan Jawa, memperlancar distribusi logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Slamet Edy.
Ia menyebutkan, total panjang JLS di wilayah Banyuwangi mencapai sekitar 100 kilometer, membentang dari perbatasan Kabupaten Jember hingga Pelabuhan Ketapang. Namun, masih terdapat sekitar 14,1 kilometer jalur yang belum tersambung.
Ruas yang belum terbangun tersebut masing-masing berada di kawasan hutan KPH Banyuwangi Selatan sepanjang 6,27 kilometer, serta di area perkebunan Selogiri–Malangsari milik PTPN I Regional 5 sepanjang 7,83 kilometer. Selama ini, kendala utama pembangunan berasal dari proses pelepasan lahan dan belum optimalnya koordinasi antarinstansi.
Untuk mendukung percepatan penyelesaian proyek, pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran sekitar Rp47,1 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan sesuai dengan jadwal pelaksanaan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dengan membentuk tim percepatan yang melibatkan Perhutani, pemerintah daerah, dan pihak perkebunan.
“Setelah tim percepatan terbentuk, kami berharap pembangunan bisa segera dimulai agar konektivitas jalur selatan dapat segera terwujud,” kata Slamet Edy.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyambut positif dorongan BPK terhadap kelanjutan proyek JLS. Ia menyatakan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk mempercepat penyelesaian jalur tersebut.
Menurut Ipuk, keberadaan JLS akan memberikan dampak besar bagi penguatan ekonomi daerah, pengembangan sektor pariwisata, serta mendukung program prioritas nasional, termasuk ketahanan pangan dan konektivitas antarwilayah.
“Kami berharap pembangunan Jalur Lintas Selatan tahap kedua ini dapat segera direalisasikan. Manfaatnya sangat besar dan akan langsung dirasakan masyarakat Banyuwangi,” ujar Ipuk.
Dengan dorongan kuat dari BPK serta dukungan lintas instansi, pembangunan JLS Banyuwangi diharapkan kembali berjalan dan menjadi tulang punggung konektivitas wilayah selatan Jawa Timur.
