PARINGIN – Pemerintah Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, memangkas waktu verifikasi usulan pergeseran anggaran daerah dari rata-rata tujuh hari kerja menjadi 2,5 hari kerja melalui penerapan Sistem Informasi Manajemen Pergeseran Anggaran (SIMPA).
Aplikasi yang dikembangkan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Balangan itu mempercepat proses verifikasi sekitar 64 persen.
SIMPA mengintegrasikan proses pengusulan, verifikasi, persetujuan, hingga pemantauan pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebelum aplikasi ini diterapkan, proses tersebut masih dilakukan secara manual dengan dokumen fisik.
Inovasi tersebut digagas Kepala Bidang Anggaran BPKPAD Balangan, Rizani Rahman. Aplikasi ini dilengkapi dasbor pemantauan secara waktu nyata (real-time), penyaringan usulan berdasarkan ketentuan regulasi, rekam jejak audit digital (audit trail), serta pengaturan periode pengajuan (window period).
Rizani mengatakan, SIMPA tidak hanya mengubah proses administrasi manual menjadi digital, tetapi juga menjadi instrumen pengendalian agar setiap usulan pergeseran anggaran diproses secara tertib dan sesuai ketentuan.
“SIMPA kami kembangkan bukan sekadar untuk mengubah proses administrasi manual menjadi digital, tetapi sebagai instrumen pengendalian agar setiap usulan pergeseran anggaran dapat diproses secara lebih cepat, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Rizani, Kamis (5/11/2026).
Melalui aplikasi tersebut, perangkat daerah dapat memantau perkembangan usulan secara langsung. BPKPAD juga dapat melakukan verifikasi dan pengendalian anggaran melalui sistem yang sama.
SIMPA mulai diterapkan pada Juli 2026 setelah melalui tahapan pengembangan aplikasi, uji coba, penyusunan pedoman teknis, dan sosialisasi kepada perangkat daerah.
Hasil evaluasi awal menunjukkan, penerapan SIMPA mengurangi beban administratif petugas verifikator hingga 40 persen. Tingkat kepuasan pengguna tercatat 87 persen dengan kategori sangat baik.
Pada tahap awal, aplikasi tersebut telah digunakan tujuh perangkat daerah, melampaui target uji coba sebanyak lima perangkat daerah. Tingkat ketersediaan sistem selama periode implementasi mencapai 99,5 persen.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPKPAD Balangan, Kamrani, mengatakan pengembangan SIMPA merupakan bagian dari reformasi birokrasi dan peningkatan tata kelola keuangan daerah.
“Kami sangat mendukung hadirnya SIMPA sebagai bentuk komitmen BPKPAD dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola keuangan daerah. Inovasi ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan proses penganggaran yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” ujar Kamrani.
BPKPAD Balangan akan melanjutkan pengembangan SIMPA melalui penyempurnaan fitur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perluasan cakupan pengguna, serta integrasi dengan sistem pengelolaan keuangan daerah lainnya.
