Scroll untuk baca artikel

Tabligh Akbar 2026

HUT ke-23 Tanah Bumbu

Lihat Info
Nasional

Koalisi Permanen Dinilai Kunci Stabilitas Pemerintahan Prabowo

×

Koalisi Permanen Dinilai Kunci Stabilitas Pemerintahan Prabowo

Sebarkan artikel ini
Anggota Komisi III DPR RI Rizki Faisal berbicara mengenai koalisi permanen sebagai upaya menjaga stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Anggota Komisi III DPR RI Rizki Faisal menyampaikan pandangannya terkait pentingnya koalisi permanen untuk menjaga stabilitas pemerintahan nasiona

JAKARTA — Anggota Komisi III DPR RI Rizki Faisal mendukung gagasan koalisi permanen yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Menurutnya, koalisi permanen menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Rizki menilai, koalisi permanen merupakan kebutuhan strategis guna memastikan pemerintahan berjalan efektif, solid, dan terhindar dari manuver politik yang berpotensi mengganggu kinerja kabinet.

“Koalisi permanen harus berjalan. Pemerintahan Presiden Prabowo membutuhkan barisan yang solid, bukan yang plin-plan atau justru menciptakan drama politik,” kata Rizki, Selasa (9/12/2025).

Legislator Fraksi Partai Golkar itu menegaskan bahwa partainya konsisten berada di garis stabilitas, sejalan dengan arah kepemimpinan nasional dan instruksi partai.

Dalam pernyataannya, Rizki juga menyinggung ucapan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang sebelumnya melontarkan istilah “tobat nasuha” kepada sejumlah menteri. Rizki menilai pernyataan tersebut tidak etis dan berpotensi mengganggu konsolidasi kabinet, terlebih saat pemerintah tengah fokus menangani bencana di sejumlah wilayah Sumatra.

“Saya sangat menyayangkan pernyataan tersebut. Ucapan seperti itu terkesan tendensius dan justru mengganggu konsentrasi kerja kabinet,” ujarnya.

Rizki menambahkan, pada saat yang sama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia justru bergerak cepat memastikan pemulihan distribusi energi di daerah terdampak bencana. Ia menegaskan bahwa evaluasi kinerja menteri merupakan kewenangan penuh Presiden Prabowo Subianto.

“Tidak seharusnya sesama menteri melontarkan pernyataan bernada menghakimi atau mempolitisasi isu internal kabinet. Yang berhak mengevaluasi kinerja menteri hanyalah Presiden,” katanya.

Menurut Rizki, prinsip dasar tata kelola pemerintahan harus dipahami oleh seluruh anggota kabinet. Ia kembali menekankan pentingnya koalisi permanen sebagai mekanisme untuk mencegah kegaduhan politik yang berpotensi menghambat jalannya program strategis nasional.

Baca Juga  Darmizal: Jokowi Tak Pernah Ingin Memenjarakan Rismon Sianipar

“Dengan koalisi permanen, tidak boleh ada lagi tindakan yang menimbulkan kegaduhan. Pemerintahan harus fokus bekerja untuk rakyat,” ucapnya.

Rizki menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa stabilitas politik merupakan syarat utama keberhasilan agenda besar Presiden Prabowo. Ia berharap seluruh jajaran kabinet mengedepankan kerja konkret dibandingkan pernyataan yang membuka ruang kontroversi.

“Yang dibutuhkan rakyat adalah kerja nyata, bukan drama atau sindiran,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *