Tak Masuk Kawasan Strategis di Musrenbangprov, Batola Terus Berjuang

  • Bagikan

Bacakabar.idBanjarbaru, Tak masuknya Barito Kuala (Batola) dalam kawasan strategis sebagai pusat perekonomian baru dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan (Prov Kalsel) Tahun 2023 yang digelar di Gedung Idham Chalid Banjarbaru, Rabu (13/04/2022), membuat kaget Bupati Hj Noormiliyani AS.

Hal ini sangat beralasan, mengingat Batola sebagai lumbung pangan Kalsel selayaknya menjadi prioritas pembangunan ke depan. Terlebih jika dikaitkan keinginan Kalsel yang akan menjadi pintu gerbang Ibu Kota Negara (IKN).

Posisi Batola yang strategis menjadi penghubung kawasan food estate Kapuas menuju IKN melalui jalur Margasari (Tapin) – Hulu Sungai – hingga Kaltim sudah selayaknya dijadikan pertimbangan dalam perencanaan. Saat ini rencana pembangunan jembatan antara Batola dan Kapuas sudah dalam tahap proses kesepakatan kedua belah pihak.

“Melihat paparan nampaknya arah pembangunan lebih banyak ke arah timur provinsi. Saya tidak tahu apa terkait dengan perpindahan ibu kota dari Banjarmasin ke Banjarbaru,” tukas Bupati Batola Hj Noormiliyani AS.

Noormiliyani menyatakan, akan berusaha memasukan Batola dalam kawasan strategis perencanaan pembangunan Kalsel ke depan. Ia akan berusaha bersama-sama kabupaten lain yang dirasa masuk kawasan strategis.

Langkah yang akan dilakukan mantan Ketua DPRD Provinsi Kalsel ini setelah mengamati presentasi yang disampaikan, khususnya terkait pembangunan infrastruktur konektivitas antar wilayah di antaranya akan dilakukan perbaikan sistem logistik sekaligus mendukung perkuatan akses ke IKN dan food estate di Kalteng ke pelabuhan ekspor di Batulicin akan melalui jalan lintas Banjarbaru – Batulicin, Jalan Bandara Syamsudin Noor (sepanjang 3 km) serta Jembatan Kalimantan – Pulau Laut.

Selain itu juga direncanakan pembangunan jalur kereta api antara Tanjung – Banjarmasin sebagai modal alur logistik kawasan-kawasan perekonomian, pembangunan infrastruktur pendukung pengendalian bencana banjir dan ketahanan pangan seperti pembangunan Bendungan Riam Kiwa, Bendungan Kusan yang berfungsi sebagai penanggulangan banjir di DAS Kusan sekaligus untuk mengairi persawahan dengan luasan sekitar 18 ribu hektar dan tampungan layanan air baku 500 leter/detik di samping dibuat pengendali banjir dan kolam retensi di HST sebagai upaya meminimalisir banjir yang sering terjadi pada DAS Barito.

Baca Juga  Remaja di Aluh-aluh Tewas Tersambar Petir

Direncanakan pula pembangunan infrastruktur pendukung pengentasan kemiskinan seperti penanggulangan kekumuhan yang terjadi di kawasan perkotaan, pembangunan rusun di kawasan strategis nasional Banjarbakula, pengembangan kawasan TPA Regional serta pemenuhan air bersih dan sanitasi di perdesaan.

Mengamati semua rencana yang disampaikan ini maka tidak terdapat program yang menjadikan Batola masuk dalam kawasan strategis Pemprov Kalsel ke depan.

Sebelumnya, Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor, saat membuka Musrenbang menekankan para kepala daerah di Kalsel maupun unsur pimpinan SKPD pemprov agar dapat menyusun perencanaan pembangunan secara terpadu dan terintegrasi dengan mempertimbangkan berbagai aspek, terutama yang berkaitan dengan penyesuaian ketersediaan anggaran dan dampak bagi masyarakat.

Gubernur menghendaki prioritas pembangunan berpihak untuk rakyat baik di sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, maupun sektor lainnya yang berhubungan dengan hajat hidup rakyat. Sehingga melalui forum musrenbang seluruh pihak dapat menyelaraskan, menyepakati, memberikan masukan dan saran, serta mengklarifikasi agenda-agenda pembangunan yang direncanakan.

“Jadi musrenbang ini sangat penting dalam menyelaraskan pembangunan daerah antara pembangunan kabupaten/kota dengan provinsi, maupun keselarasan dengan pembangunan nasional,” katanya.

Gubernur yang akrap disapa Paman Birin itu mengutarakan, Pemprov Kalsel dalam RKPD tahun 2023 berencana mengembangkan beberapa kawasan strategis sebagai pusat pertumbuhan perekonomian baru seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), kawasan industri, kawasan metropolitan perkotaan, kawasan pariwisata dan kawasan geopark yang diupayakan berstatus internasional. (Salihin)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *