Jakarta — Narasi yang menyudutkan kelapa sawit sebagai perusak lingkungan kembali menguat di ruang publik. Presiden Indonesia Islamic Business Forum (IIBF) Heppy Trenggono menilai kritik tersebut mengandung sebagian kebenaran, namun berisiko menyederhanakan persoalan secara keliru jika tidak ditempatkan dalam konteks tata kelola.
“Jika tidak disikapi secara jernih, kritik terhadap sawit justru bisa salah sasaran dan berujung merugikan kepentingan ekonomi sekaligus lingkungan,” kata Heppy, Sabtu (20/12/2025).
Heppy mengingatkan, Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia dengan produksi mencapai 46–48 juta ton crude palm oil (CPO) per tahun. Industri sawit menyerap lebih dari 16 juta tenaga kerja, baik langsung maupun tidak langsung, serta menjadi sumber penghidupan sekitar 2,6 juta petani sawit rakyat. Dari sisi ekonomi, kontribusi sawit terhadap devisa negara tercatat stabil di kisaran USD 30–35 miliar per tahun.
“Data ini menunjukkan bahwa sawit bukan sektor pinggiran, melainkan salah satu tulang punggung ekonomi nasional,” ujarnya.
Namun demikian, Heppy tidak menampik adanya persoalan serius dalam tata kelola. Pemerintah mencatat sekitar tiga juta hektare kebun sawit berada di kawasan hutan, yang berasal dari pembukaan lahan ilegal dan pelanggaran perizinan. Lahan-lahan tersebut kini tengah ditertibkan dan diambil alih negara.
Menurut Heppy, langkah penertiban tersebut penting. Namun ia menilai kekeliruan sering muncul ketika pelanggaran tata kelola digeneralisasi sebagai kesalahan komoditas.
“Yang bermasalah adalah cara pengelolaannya, bukan sawitnya,” tegasnya.
Secara global, Heppy menjelaskan bahwa kelapa sawit telah diatur melalui berbagai standar keberlanjutan, seperti Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) yang mencakup perlindungan hutan bernilai konservasi tinggi, hak masyarakat adat, dan praktik agrikultur berkelanjutan. Indonesia juga memiliki skema Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang bersifat wajib.
“Secara regulasi, sawit tidak harus merusak lingkungan. Persoalannya ada pada konsistensi penegakan standar,” ujarnya.
Dari sisi ekologis, Heppy menekankan bahwa kelapa sawit merupakan tanaman penghasil minyak nabati paling efisien di dunia. Produktivitas sawit mencapai 3–4 ton minyak per hektare per tahun, jauh lebih tinggi dibandingkan bunga matahari, kedelai, maupun rapeseed yang rata-rata hanya menghasilkan di bawah satu ton per hektare.
“Untuk menghasilkan satu ton minyak, tanaman non-sawit membutuhkan lahan empat hingga delapan kali lebih luas dibandingkan sawit. Jika tujuan global adalah menekan deforestasi, maka komoditas paling efisien seharusnya menjadi bagian dari solusi,” jelasnya.
Heppy juga menyoroti sikap negara-negara Barat yang kerap mengkritik sawit Indonesia. Ia mencatat Uni Eropa menanam lebih dari 10 juta hektare rapeseed dan bunga matahari, sementara Amerika Serikat dan Amerika Selatan mengelola lebih dari 120 juta hektare kedelai.
“Luas perkebunan minyak nabati non-sawit di negara maju jauh lebih besar, namun jarang disorot sebagai ancaman lingkungan global,” katanya.
Dalam konteks persaingan global, Heppy menilai sawit Indonesia merupakan pesaing serius bagi minyak nabati negara-negara tersebut. Ia membandingkan dengan Malaysia, produsen sawit terbesar kedua dunia, yang relatif minim tekanan kampanye internasional meski menjadikan sawit sebagai pilar ekonomi nasional.
“Perbedaannya ada pada konsistensi tata kelola dan komunikasi kebijakan,” ujarnya.
Menurut Heppy, persoalan utama sawit Indonesia bukanlah komoditasnya, melainkan integritas pengelolaan.
“Jika sawit Indonesia menghadapi krisis reputasi, akar masalahnya adalah pembukaan lahan ilegal, lemahnya pengawasan, kompromi terhadap standar keberlanjutan, dan rendahnya integritas sebagian pelaku,” kata Heppy.
Ia menegaskan, solusi yang dibutuhkan bukan melarang sawit, melainkan memperbaiki tata kelola industri secara menyeluruh.
“Bangsa yang besar tidak melemahkan dirinya sendiri dengan menolak kekuatannya. Bangsa besar memperbaiki cara mengelola kekuatan itu,” pungkasnya.
