JAKARTA – PT Pertamina (Persero) memaparkan strategi penguatan ketahanan energi nasional sekaligus dukungan terhadap ekonomi masyarakat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Selasa (11/2/2026).
Dalam forum tersebut, jajaran direksi Pertamina menegaskan komitmen perusahaan mendukung agenda pemerintah melalui peningkatan layanan energi, efisiensi bisnis, serta pemerataan akses energi hingga ke daerah.
Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menyampaikan transformasi bisnis menjadi langkah utama untuk memperkuat sistem distribusi energi nasional. Salah satu strategi yang ditempuh adalah integrasi bisnis hilir melalui pembentukan Subholding Downstream.
Menurutnya, langkah tersebut bertujuan memperkuat rantai pasok energi, meningkatkan efisiensi operasional, serta menjaga ketahanan distribusi dalam jangka panjang.
Pertamina juga melaporkan keterlibatan perusahaan dalam penanganan bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatra serta dukungan terhadap Program Koperasi Desa Merah Putih. Program ini diarahkan untuk memperluas akses energi sekaligus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat desa.
Selain strategi bisnis, distribusi BBM subsidi menjadi perhatian dalam rapat. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menyoroti temuan antrean kendaraan berat di salah satu SPBU di Balikpapan Utara yang diduga memanfaatkan solar subsidi secara tidak tepat sasaran.
Ia menyebut antrean bukan disebabkan keterbatasan pasokan, melainkan adanya upaya memperoleh keuntungan dari selisih harga solar subsidi.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengapresiasi respons cepat Pertamina dalam menjaga pasokan energi di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Menurutnya, distribusi BBM tetap berjalan lancar meski menghadapi kondisi darurat, sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Melalui berbagai langkah tersebut, Pertamina menegaskan perannya tidak hanya sebagai penyedia energi, tetapi juga sebagai penggerak stabilitas ekonomi dan pembangunan nasional.
