Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) terus memperkuat tata kelola aset daerah guna memastikan setiap Barang Milik Daerah (BMD) memberikan manfaat maksimal, baik untuk pelayanan publik maupun peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kalsel, Fatkhan, melalui Kepala Bidang Barang Milik Daerah (BMD) Haris Arsyad, mengatakan pihaknya kini fokus pada tiga strategi utama: penataan administrasi, sertifikasi aset, dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah.
“Pengelolaan aset bukan sekadar pencatatan, tetapi juga memastikan semua barang milik daerah dapat digunakan secara efektif, bernilai ekonomi, dan tidak ada yang terbengkalai,” ujar Haris, di Banjarbaru, Selasa (7/10/2025).
Bidang BMD terbagi menjadi tiga subbidang, masing-masing dengan tugas dan prioritas kerja berbeda. Subbidang Perencanaan Kebutuhan dan Penatausahaan misalnya, fokus pada rekonsiliasi data aset setiap triwulan untuk memastikan kecocokan antara realisasi belanja dan pencatatan aset.
Sementara itu, Subbidang Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan tengah menyiapkan lelang terbuka untuk kendaraan dinas dan aset yang sudah tidak layak pakai. “Kita targetkan lelang dilaksanakan sebelum akhir tahun, agar hasilnya bisa langsung menambah kas daerah,” jelas Haris.
Tak kalah penting, Subbidang Distribusi dan Pemanfaatan Aset kini mendorong agar tidak ada lagi aset menganggur (idle asset). Aset seperti tanah, bangunan, hingga baliho akan dikelola agar menghasilkan nilai ekonomi baru tanpa membebani masyarakat dengan tambahan pajak.
“Setiap aset punya potensi, tinggal bagaimana dikelola. Prinsipnya, tidak boleh ada aset daerah yang tidur,” tegas Haris.
Selain itu, BPKAD juga menggandeng Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk memastikan seluruh kendaraan dinas membayar pajak tepat waktu. “Kendaraan dinas harus menjadi contoh kedisiplinan, bukan justru sebaliknya,” tambahnya.
Meski begitu, Haris mengakui masih ada tantangan, terutama dalam penertiban aset lama yang belum terdokumentasi dengan baik. “Berbeda dengan keuangan yang bisa diselesaikan per tahun, aset ini sifatnya berkelanjutan. Tapi kami terus berbenah agar datanya makin akurat dan transparan,” tutupnya.
Sumber: MC Kalsel
