BANJARBARU — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Satgas BBM melakukan pemantauan ke sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), Kamis (14/5/2026), sehari setelah aksi demonstrasi sopir truk di depan Kantor Gubernur Kalsel.
Langkah tersebut dilakukan menyusul keluhan sopir terkait antrean panjang, dugaan pungutan liar (pungli), hingga penyelewengan penyaluran biosolar subsidi.
Tim gabungan yang terdiri dari unsur Pemprov Kalsel, Polda Kalsel, dan TNI melakukan sidak di tujuh SPBU strategis di wilayah Banjarbaru, Gambut, Kabupaten Banjar, hingga kawasan Basirih, Kota Banjarmasin. Lokasi yang dipantau mencakup lima SPBU AKR dan dua SPBU Pertamina.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalsel, Ariadi Noor, mengatakan pemantauan dilakukan untuk memastikan distribusi solar subsidi berjalan sesuai aturan.
Dalam sidak tersebut, tim memantau proses pengisian BBM ke kendaraan angkutan serta berdialog langsung dengan sopir truk yang sedang mengantre.
“Hasil pemantauan sementara, kami belum menemukan adanya praktik pungli maupun pelanggaran secara langsung di lapangan,” ujar Ariadi.
Meski demikian, ia mengingatkan pengelola SPBU agar tidak terlibat praktik penyalahgunaan BBM subsidi maupun dugaan permainan distribusi.
Menurut Ariadi, Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin telah menginstruksikan agar penyaluran solar subsidi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Pemprov Kalsel, kata dia, akan melakukan pengawasan secara berkala, baik terbuka maupun tertutup. Jika ditemukan pelanggaran, sanksi tegas hingga pencabutan izin usaha dapat diberlakukan.
Senada, Kepala Dinas Perdagangan Kalsel Ahmad Bagiawan meminta pengelola SPBU menjaga transparansi distribusi BBM subsidi agar tidak merugikan masyarakat, terutama sopir angkutan yang bergantung pada solar untuk bekerja.
“Jangan sampai masyarakat menjadi korban dari penyalahgunaan BBM bersubsidi,” katanya.
Pemantauan tersebut juga menjadi respons atas tuntutan sopir truk se-Kalsel yang sehari sebelumnya menggelar aksi unjuk rasa dan meminta pemerintah membentuk satgas khusus pemberantasan mafia BBM.
Selain memeriksa distribusi di lapangan, Satgas BBM juga memastikan sistem barcode di SPBU berjalan untuk memantau penyaluran solar subsidi agar lebih tepat sasaran.
