Malang – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalokasikan bantuan senilai Rp7,05 miliar dari APBD Tahun Anggaran 2026 untuk masyarakat Kabupaten Malang. Bantuan tersebut disalurkan melalui program perlindungan sosial sekaligus pemberdayaan ekonomi desa guna memperkuat kesejahteraan masyarakat.
Penyerahan bantuan dilakukan langsung Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Pendapa Agung Kabupaten Malang, Minggu (22/2/2026). Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Dinas Sosial Jatim Restu Novi Widiani, Kepala DPMD Jatim Budi Sarwoto, Direktur Utama PT Air Bersih Jatim Joko Triono, serta Bupati Malang HM Sanusi bersama jajaran pemerintah daerah.
Khofifah menyebut total bantuan yang disalurkan mencapai sekitar Rp7,05 miliar dan difokuskan untuk kelompok masyarakat rentan serta penguatan ekonomi berbasis desa.
Bantuan sosial dari Dinas Sosial Jawa Timur mencakup tujuh program utama. Di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH) Plus senilai Rp4,166 miliar bagi 2.083 keluarga penerima manfaat dengan nilai bantuan Rp2 juta per tahun per keluarga. Selain itu, Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) sebesar Rp486 juta diberikan kepada 135 penerima.
Pemprov juga menyalurkan berbagai program Kartu Indonesia Pintar (KIP) kategori Jawara bagi kelompok rentan, bantuan permakanan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), serta insentif bagi pilar sosial seperti pendamping PKH, pendamping disabilitas, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Taruna Siaga Bencana (Tagana). Seluruh bantuan disalurkan secara non-tunai melalui rekening Bank Jatim.
Selain bantuan sosial, pemerintah provinsi juga memperkuat sektor ekonomi desa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Bantuan tersebut meliputi Rp400 juta untuk empat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Rp200 juta bagi program Desa Berdaya di dua desa, serta Rp604,5 juta untuk program Jatim Puspa di tiga desa.
Dukungan tambahan juga diberikan melalui zakat produktif dari PT Air Bersih Jatim sebesar Rp25 juta kepada 50 penerima manfaat sebagai stimulus usaha masyarakat.
Khofifah menegaskan bantuan tersebut bersifat stimulan agar masyarakat penerima mampu meningkatkan kemandirian ekonomi secara berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Jatim Restu Novi Widiani menjelaskan Kabupaten Malang menjadi salah satu wilayah prioritas karena memiliki jumlah penduduk besar dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi di Jawa Timur.
Penyaluran bantuan, kata dia, disesuaikan dengan data kemiskinan terbaru agar intervensi pemerintah lebih tepat sasaran, terutama bagi keluarga lansia dan penyandang disabilitas melalui program PKH Plus dan ASPD.
Melalui penyaluran bantuan lebih dari Rp7 miliar ini, Pemprov Jawa Timur berharap perlindungan sosial masyarakat semakin kuat sekaligus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.
