MALANG – Aksi demo di depan gedung DPRD Kota Malang digelar Senin (15/6/2026). Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Amarah Brawijaya turun ke jalan siang itu dengan membawa lima tuntutan.
Presiden Eksekutif Mahasiswa UB, Muhammad Azhar Zidan, bilang aksi ini bertajuk “Indonesia Gawat Darurat”. Menurutnya, banyak kondisi kontroversial di Indonesia beberapa hari terakhir.
“Kami setidaknya merangkum lima poin tuntutan utama,” ujarnya sebelum massa bergerak.
Pertama, soal APBN. Zidan menilai APBN saat ini terlalu terbebani kebijakan pemerintah. Rakyat jadi korban. Pemerintah disebutnya terus mengelak.
Kedua, mahasiswa minta pemerintah turunkan harga BBM dan kebutuhan pokok lainnya.
“Harga kebutuhan pokok makin mahal. Pertamax naik sampai Rp4.000,” katanya.
Ketiga, mereka mendorong pemerintah menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Dua program ini, kata Zidan, populis tapi bikin kondisi keuangan negara makin parah.
Keempat, mahasiswa menolak dwifungsi TNI dan Polri. UU Polri yang disahkan pekan lalu, disebutnya terlalu kilat. Akibatnya, polisi bisa menguasai ranah sipil.
Kelima, mereka minta pemerintah berhenti mengelak dan mengakui kesalahan. Zidan menilai pemerintah gagal mengelola negara.
Dia juga minta DPRD Kota Malang menemui massa dan mendengarkan aspirasi. Kalau tidak, konsolidasi lebih besar bakal digelar.
“Jadi monggo, kami berharap DPRD bisa berdialog bersama massa aksi nanti,” ujarnya.
Zidan berharap masyarakat paham. Kondisi Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Aksi ini, kata dia, demi membela hak-hak rakyat.
“Saat ini kami berdiri di sini bukan sebagai mahasiswa, tetapi sebagai rakyat Indonesia,” pungkasnya.
