Banjarmasin, bacakabar — Ketua Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi Kalimantan Selatan, M. Syaripuddin, menegaskan distribusi BBM subsidi harus transparan dan tepat sasaran. Ia menyebut subsidi adalah uang rakyat yang tidak boleh bocor ke pihak yang tidak berhak.
“Subsidi BBM adalah uang rakyat. Tidak boleh ada kebocoran, tidak boleh ada permainan, dan tidak boleh ada pihak yang mengambil hak masyarakat kecil,” ujarnya.
Syaripuddin menyoroti antrean panjang di sejumlah SPBU di Kalimantan Selatan. Ia menilai antrean bukan persoalan biasa. “Antrean panjang adalah tanda ada masalah dalam tata kelola distribusi. Bisa karena kuota tidak sesuai kebutuhan, pasokan terlambat, atau ada pembelian yang tidak wajar,” katanya.
Pansus mendorong pengawasan terpadu. Pihak yang dilibatkan mulai dari Pemprov Kalsel, Pertamina, BPH Migas, aparat penegak hukum, dinas teknis, hingga pemerintah kabupaten dan kota.
Selain pengawasan, pansus meminta SPBU yang melanggar aturan dijatuhi sanksi tegas. “Yang berhak harus mendapatkan BBM subsidi. Yang tidak berhak jangan mengambil jatah rakyat kecil,” pungkasnya.
