Komisi II DPRD Kalteng saat menerima Mapbiomas dari sejumlah Organisasi Lingkungan/Poto A Prianto R
Bacakabar.id – Palangka Raya, Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) yang membidangi Perekonomian dan Sumber Daya Alam, menerima audiensi sejumlah organisasi lingkungan diantaranya Save Our Borneo (SOB), Auriga Nusantara, Green of Borneo dan Sampan Kalimantan.
Adapun audiensi tersebut dihadiri langsung oleh Sekretaris Komisi II DPRD Kalteng, H. Sudarsono dan anggota DPRD Kalteng lainnya yakni Jainudin Karim dan H. Muhajirin, dimana audiensi dilaksanakan di ruang rapat komisi II Selasa, (22/3/2022).
“Secara positif kita menyampaikan Terima kasih kepada SOB dan lainnya yang memaparkan platform (Mapbiomas) mereka. Karena intinya apa yang mereka lakukan ini mengarah kepada masukan-masukan untuk daerah. Terkait perencanaan, pengawasan sekaligus kebijakan berkelanjutan,” ucap anggota DPRD Kalteng dapil II (Kotim, Seruyan) tersebut.
Dia menambahkan bahwa dalam mapbiomas tersebut menyajikan data-data yang menggambarkan kondisi hutan di kalteng, misalnya berapa berkurangnya jumlah wilayah hutan di Kalimantan dari tahun ke tahun.
Adapun kesimpulan dari data yang disampaikan, apa yang didapatkan oleh masyarakat maupun daerah dari pembukaan-pembukaan lahan yang ada.
Selain itu dia menilai bahwa nantinya data-data yang ada dalam mapbiomas tersebut, nantinya bisa disampaikan bagi setiap kepala daerah yang ada di Kalteng khususnya sekarang dan dimasa yang akan datang. Karena bisa sebagai acuan baik itu dalam perencanaan jangka menengah maupun jangka panjang.
“Kita tentunya mengapresiasi mereka karena data-data yang disajikan, dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin terutama bagi Pemerintah Daerah,” ucap Politisi Partai Golkar tersebut.
Sementara itu Perwakilan dari Auriga Nusantara, Timber Manurung, mengatakan bahwa data-data yang disajikan dalam biomas tersebut tentunya untuk kemakmuran masyarakat dan pembangunan serta lingkungan tentunya.
“Mapbiomas Indonesia, menyajikan data yang bisa dibuat untuk kepentingan jangka panjang tersebut dan kenapa kami menyampaikan data ini ke Parlemen daerah (DPRD) karena kewenangan dan pengawasan mereka akan lebih bagus, kami berharap ini dapat membantu DPRD Kalimantan Tengah dalam mengawasi pembangunan.” ucapnya. (Apri)
