BALANGAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, resmi membentuk satuan tugas (satgas) terpadu untuk mengawasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Langkah strategis ini diambil sebagai respons cepat atas keluhan para sopir truk dan pelaku usaha mikro yang kerap kesulitan mendapatkan pasokan solar di wilayah tersebut.
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Balangan, Saiful Arif, menyatakan bahwa pembentukan satgas ini didasari oleh komitmen bersama untuk menciptakan sistem distribusi yang transparan dan tepat sasaran. Komoditas subsidi yang sering langka dinilai menghambat perputaran ekonomi daerah.
“Langkah ini kita ambil untuk menjawab keluhan para sopir truk dan pelaku usaha yang kerap kesulitan mendapatkan pasokan BBM subsidi khususnya jenis solar,” kata Saiful Arif .
Arif menuturkan bahwa beberapa waktu lalu pihaknya telah memfasilitasi pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai kesepakatan bersama. Salah satu poin krusial yang disepakati dalam forum tersebut adalah pembentukan satgas terpadu lintas sektor yang bertugas melakukan pengawasan melekat di lapangan.
Politisi Partai Demokrat tersebut mendorong agar tim pengawas ini nantinya mampu bekerja dengan performa maksimal. Pengawasan yang ketat diharapkan bisa mengurai benang kusut tata kelola distribusi BBM di Balangan, sehingga tidak ada lagi antrean panjang atau penyalahgunaan pasokan.
Pembentukan satgas ini juga mendapat pengawalan ketat dari aparat penegak hukum guna mengantisipasi adanya praktik mafia penimbunan BBM. Arif memberikan apresiasi tinggi atas dukungan penuh dari jajaran Polres Balangan, Kejaksaan Negeri, dan unsur TNI yang hadir memberikan masukan strategis dalam merumuskan skema pengawasan ini.
Sementara itu, perwakilan sopir truk di Balangan, Awaludin, menyambut positif langkah nyata yang diambil oleh legislatif dan aparat penegak hukum tersebut. Selama ini, tersendatnya pasokan solar di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) sangat memukul pendapatan harian para pekerja sektor transportasi logistik.
“Kami berharap pembentukan Satgas ini mampu membantu para sopir mendapatkan BBM secara lancar, sesuai dengan kebutuhan operasional kami sehari-hari,” ujar Awaludin.
Melalui pengetatan pengawasan oleh satgas terpadu ini, tata kelola dan pola distribusi BBM di Kabupaten Balangan ditargetkan menjadi lebih tertib. Kelancaran pasokan solar diharapkan dapat langsung mendongkrak roda perekonomian dan menjamin stabilitas aktivitas transportasi masyarakat sesetempat.
