PARINGIN – DPRD Kabupaten Balangan mengevaluasi penyebab besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dalam APBD Tahun Anggaran 2025 saat membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Senin (6/7/2026).
Evaluasi tersebut dilakukan sebagai bahan perbaikan agar pengelolaan anggaran pada Tahun Anggaran 2026 lebih optimal dan mampu mendukung pelaksanaan program-program prioritas daerah.
Wakil Ketua I DPRD Balangan, Muhammad Rizkan, mengatakan pembahasan SiLPA menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD sekaligus bahan evaluasi dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya.
“Dari hasil ini kita bisa mereviu kembali apa saja yang menyebabkan SiLPA. Ini menjadi masukan dalam penyusunan APBD 2026 agar tidak terjadi lagi SiLPA sebesar itu dan kegiatan yang menjadi prioritas dapat dibiayai serta direalisasikan,” ujarnya usai rapat.
Menurut Rizkan, dana SiLPA akan kembali menjadi bagian dari kas daerah dan telah diperhitungkan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.
Sementara itu, Ketua TAPD yang juga Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Fakhriyanto, mengungkapkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 mencapai sekitar 85 persen, dengan SiLPA sekitar 15 persen.
“Ini menjadi catatan kita ke depan untuk terus meningkatkan realisasi anggaran,” katanya.
Rapat kerja yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Balangan itu dipimpin Ketua DPRD Balangan Lindawati didampingi Wakil Ketua I DPRD Muhammad Rizkan serta dihadiri jajaran TAPD dan perangkat daerah terkait.
