DPMD Kotabaru Sosialisasikan Peraturan Perundang-undangan Bagi Kades dan Perangkat Desa

  • Bagikan
DPMD saat melakukan sosialisasi di Aula kantor Kecamatan Pulau Laut Utara Rabu, (22/11).

Kotabaru – Pemerintah Daerah (Pemkab) Kabupaten Kotabaru melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menggelar sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi kepala desa dan perangkat desa tahun anggaran 2023.

Sosialisasi diikuti 7 kecamatan dan desa Se Kabupaten Kotabaru berlangsung di ruang Aula Kecamatan Pulau Laut Utara Rabu, (22/11/2023).

Kepala Dinas PMD Kotabaru melalui Kabid Penyelenggara Pemerintah Desa, Ir.M Yadi Wijaya mengatakan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam rangka pembekalan oleh penyelenggaraan pemerintah desa agar ada rambu-rambu atau payung hukum yang menjadi pegangan dalam melaksanakan roda pemerintahan desa.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintah desa maka desa tidak akan melakukan pelanggaran hukum.

Adapun yang perlu diperhatikan oleh kepala desa yaitu Batas-batas desa, pengelolaan wilayah desa, pembinaan dan pengawasan dana desa,

Yadi Wijaya menegaskan, kepala desa harus memahami tata cara penyusunan produk hukum desa dan ini menjadi dasar kepala desa menjalankan kegiatan dalam pemerintahan desa.

Kepala desa harus memperhatikan proses penyusunan perencanaan RPJM dan RKP desa, mana yang dibolehkan dan mana tidak boleh.

“Setiap pelaksanaan kegiatan desa selalu dilakukan monitoring, baik fisik maupun pemberdayaan sesuai tertuang dalam RKP Desa,” ungkap Yadi.

Diharapkan agar RKP desa harus ada disepakati dalam Peraturan Desa(Perdes) yang menjadi produk hukum yang berlaku.

Sementara itu, Narasumber dari Kanit Tipikor Satreskrim Polres Kotabaru, Iptu Herliyani,SH.MH., mengatakan dalam rangka sosialisasi peraturan perundang-undangan kami dari ke Polisian berfungsi sebagai Kamtibmas, Penegakan hukum, Perlindungan, Pengayom dan Pelayanan Masyarakat, ini salah satu bentuk pelayanan terhadap masyarakat terutama dalam hal pengawasan dana desa.

Kepolisian memang harus bersikap aktif untuk melakukan penindakan apabila itu masuk ranah penyidikan khususnya tindak pidana korupsi.

Baca Juga  Polisi Tangkap Pelaku Penggelapan Mobil Rental di Angsana

Dengan adanya pendampingan dan pengawasan kepada masyarakat agar lebih sadar hukum, baik pengelolaan dan penggunaan dana desa itu sendiri, termasuk perangkat desa.

“Kami berharap, masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam penanganan dan pengawasan terutama dana desa berdasarkan instruksi presiden,” ujarnya.

“Selain instruksi presiden ada juga Perjanjian MoU bersama Mendagri, Kejaksaan dan Kepolisian salah satunya pengawasan penggunaan dana desa.” Imbuhnya.

(Hartawan)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *