KOTABARU — Penghargaan Antasari Award 2026 yang diterima Bupati Kotabaru H. Muhammad Rusli dinilai kalangan akademisi sebagai pengakuan atas langkah konkret pemerintah daerah dalam membenahi persoalan pendidikan tinggi yang bertahun-tahun tak terselesaikan.
Forum Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kabupaten Kotabaru menilai kebijakan yang ditempuh Rusli menyentuh masalah mendasar, mulai dari kepastian aset kampus hingga akses pembiayaan mahasiswa. Sejumlah kebijakan yang sebelumnya mandek kini bergerak maju dan memberi dampak langsung bagi keberlangsungan perguruan tinggi swasta di daerah.
Salah satu terobosan yang paling disorot adalah penyelesaian hibah aset pendidikan. Pemerintah Kabupaten Kotabaru menuntaskan proses administrasi hibah lahan dan bangunan kampus yang sempat berlarut selama lebih dari satu dekade.
Pembina Yayasan STKIP Paris Barantai, H. Zulkifli, menyebut penyelesaian hibah tersebut sebagai titik balik bagi pengelolaan pendidikan tinggi swasta di Kotabaru. Ia mengatakan proses yang sebelumnya stagnan akhirnya rampung di masa kepemimpinan Rusli.
Kepastian status hukum aset dinilai menjadi modal penting bagi perguruan tinggi swasta untuk mengembangkan fasilitas akademik dan merancang program jangka panjang tanpa dibayangi persoalan legalitas.
Selain aset, perhatian pemerintah daerah juga diarahkan pada pembiayaan pendidikan tinggi. Menyadari kewenangan pendidikan tinggi berada di pemerintah pusat, Pemkab Kotabaru memilih skema bantuan sosial pendidikan sebagai jalan keluar agar mahasiswa tetap memperoleh dukungan.
Ketua STID Darul Ulum, Muhammad Zaim, mencatat peningkatan signifikan alokasi anggaran bantuan. Pada 2025, bantuan pendidikan tercatat sebesar Rp500 juta per perguruan tinggi, dan pada 2026 diproyeksikan meningkat menjadi Rp2 miliar per institusi.
Pandangan serupa disampaikan perwakilan Politeknik Kotabaru, Mohamad Erfan. Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan orientasi pemerintah daerah yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek utama.
Ia menilai bantuan pendidikan bukan ditujukan untuk memperkuat institusi semata, melainkan memastikan masyarakat memiliki kesempatan mengakses pendidikan tinggi. Pendekatan ini dianggap sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia lokal.
Forum PTS Kotabaru menilai penguatan pendidikan tinggi menjadi elemen krusial dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Dukungan kebijakan dan anggaran yang konsisten dinilai membuka peluang lahirnya tenaga kerja terdidik yang mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional.
Dengan capaian tersebut, Antasari Award 2026 dipandang sebagai refleksi dari keberpihakan kebijakan yang terukur, sekaligus menempatkan kepemimpinan Kotabaru sebagai salah satu rujukan dalam penguatan pendidikan tinggi di Kalimantan Selatan.
