Kotabaru — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotabaru menutup 2025 dengan kinerja yang dinilai stabil, meski menghadapi keterbatasan anggaran. Sepanjang tahun lalu, BPBD tetap aktif menangani berbagai kejadian bencana dan memperkuat upaya mitigasi di wilayah Bumi Saijaan.
Kepala Pelaksana BPBD Kotabaru Hendra Indrayana menyebut, efektivitas penanganan bencana tidak selalu diukur dari besarnya serapan anggaran, melainkan dari kemampuan pemerintah hadir cepat saat masyarakat membutuhkan bantuan.
Menurut Hendra, minimnya penggunaan anggaran justru dapat mencerminkan kondisi kebencanaan yang relatif terkendali. “Ketika anggaran tidak banyak terserap, itu berarti kejadian bencana dapat diminimalkan. Bagi kami, itu indikator keberhasilan,” katanya, Selasa (13/1).
Sepanjang 2025, BPBD Kotabaru tercatat beberapa kali turun langsung ke lapangan untuk menangani kejadian bencana skala lokal. Penyaluran bantuan dilakukan secara terkoordinasi, mengikuti arahan pemerintah daerah agar respons darurat dapat dilakukan tanpa jeda panjang.
Salah satu capaian penting BPBD tahun lalu adalah selesainya Kajian Risiko Bencana (KRB) yang telah disahkan oleh pemerintah pusat. Dokumen tersebut menjadi rujukan utama dalam penyusunan kebijakan mitigasi dan penanggulangan bencana, mengingat Kotabaru memiliki wilayah yang luas dengan karakter risiko yang beragam.
Selain aspek perencanaan, BPBD juga memperkuat penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat. Pemanfaatan media digital, termasuk media sosial dan konten video pendek, dilakukan untuk memastikan pesan-pesan keselamatan dapat diterima secara cepat dan luas.
“Wilayah Kotabaru cukup besar. Kami memanfaatkan media digital agar informasi kebencanaan bisa menjangkau masyarakat tanpa terhalang jarak,” ujar Hendra.
Memasuki 2026, BPBD Kotabaru menyiapkan pengembangan sistem informasi kebencanaan berbasis kecerdasan buatan. Sistem ini dirancang untuk mempercepat penyampaian informasi dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat secara real time.
Di sisi lain, program Desa Tangguh Bencana (Destana) tetap menjadi fokus utama. Melalui program ini, masyarakat desa dilatih agar mampu merespons potensi bencana sesuai karakter wilayah masing-masing, tanpa sepenuhnya bergantung pada bantuan dari pemerintah kabupaten.
BPBD Kotabaru juga mencatat pengakuan di tingkat nasional melalui penghargaan yang diraih program Destana dalam ajang Diklatpim II di Semarang. Program tersebut dinilai berhasil menerapkan strategi kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Menurut Hendra, pendekatan kolaborasi menjadi kunci penguatan kesiapsiagaan bencana. Pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat memiliki peran masing-masing dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang efektif.
Menutup evaluasi kinerja 2025, BPBD Kotabaru berharap wilayahnya dapat terhindar dari bencana besar pada 2026. Namun, jika risiko tetap muncul, kesiapsiagaan masyarakat dinilai semakin membaik dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Yang terpenting adalah kesiapan bersama. Dengan kesadaran dan gotong royong, dampak bencana bisa ditekan,” ujar Hendra.
