PALANGKA RAYA – Kedatangan belasan orang yang diduga sebagai debt collector ke rumah warga di Palangka Raya memunculkan pertanyaan tentang prosedur penagihan dan pengawasan aktivitas penagih utang dari luar daerah.
Peristiwa itu disebut terjadi pada Kamis (12/11/2026). Berdasarkan kronologi yang beredar di media sosial, sekitar 15 hingga 18 orang mendatangi rumah seorang warga setelah sebuah mobil yang diparkir di kawasan Duta Mall diduga dipasangi alat pelacak GPS.
Unggahan tersebut juga menyebut orang-orang yang datang berasal dari luar Kalimantan Tengah dan tidak membawa surat resmi dari perusahaan pembiayaan. Namun, informasi mengenai identitas mereka, perusahaan yang menugaskan, serta tujuan kedatangan belum disertai keterangan resmi dari pihak terkait.
Aktivis Kalimantan Tengah, Joseph F.J.W., meminta Polda Kalimantan Tengah dan Polresta Palangka Raya menelusuri kejadian tersebut. Ia mempertanyakan legalitas penugasan para penagih, termasuk identitas perusahaan pembiayaan yang berkaitan dengan kendaraan itu.
“Pertanyaan saya sederhana, mereka datang dari mana? Leasing mana yang menugaskan? Siapa yang memberikan surat tugas? Kalau memang mereka menjalankan tugas resmi perusahaan pembiayaan, tentu harus ada identitas dan kejelasan dokumen penugasan. Jangan sampai masyarakat didatangi belasan orang tanpa mengetahui secara pasti siapa mereka dan apa kewenangannya,” kata Joseph.
Persoalan lain yang disorot ialah dugaan pemasangan GPS pada kendaraan. Joseph meminta penjelasan mengenai pihak yang memasang alat tersebut, dasar pemasangannya, serta mekanisme penggunaan dan pengawasannya.
“Jangan sampai masyarakat merasa diawasi, diikuti, bahkan didatangi beramai-ramai di rumahnya tanpa kejelasan prosedur. Persoalan utang memang harus diselesaikan, tetapi bukan berarti proses penagihan boleh dilakukan semena-mena,” ujarnya.
Joseph juga mempertanyakan pengawasan kepolisian terhadap aktivitas penagih utang dari luar daerah di Palangka Raya. Ia meminta aparat memeriksa identitas, perusahaan asal, dan dokumen penugasan mereka.
“Ke mana fungsi pengawasan kepolisian? Bagaimana mereka bisa keluar masuk Palangka Raya dan menjalankan aktivitas seperti ini? Apakah identitas, perusahaan asal, serta legalitas penugasan mereka pernah diperiksa? Kami meminta Kapolda Kalteng dan Kapolresta Palangka Raya menjelaskan persoalan ini kepada masyarakat,” katanya.
Ia turut meminta dugaan adanya perlindungan dari oknum tertentu terhadap aktivitas para penagih ditelusuri. Joseph menegaskan pernyataan itu bukan tuduhan terhadap institusi atau personel kepolisian tertentu, melainkan pertanyaan yang menurutnya perlu dijawab secara terbuka.
Joseph meminta kepolisian menelusuri kronologi kejadian, dugaan pemasangan GPS, identitas para penagih, serta perusahaan yang menugaskan mereka.
Menurut dia, kewajiban membayar kredit tetap harus dipenuhi. Namun, proses penagihan tidak boleh mengabaikan hak masyarakat dan harus mengikuti ketentuan hukum.
