BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mengusulkan kenaikan belanja daerah sekitar Rp570,7 miliar dalam Perubahan APBD 2026. Di sisi lain, pendapatan daerah justru diproyeksikan turun sekitar Rp38 miliar dibandingkan APBD murni.
Usulan tersebut disampaikan dalam rapat penyampaian Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 di ruang sidang DPRD Tanah Bumbu, Kamis (30/7/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Tanah Bumbu, H. Syabani Rasul. Dari pihak eksekutif, materi disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, M. Putu Wisnu Wardhana.
Dalam pemaparannya, Putu menjelaskan pendapatan daerah pada perubahan APBD diperkirakan turun dari Rp2,302 triliun menjadi Rp2,264 triliun, atau berkurang sekitar 1,65 persen.
Sementara itu, belanja daerah diusulkan meningkat dari Rp3,036 triliun menjadi Rp3,607 triliun. Kenaikan tersebut mencapai sekitar Rp570,7 miliar atau 18,79 persen dari pagu sebelumnya.
Selain belanja, penerimaan pembiayaan daerah juga mengalami peningkatan cukup besar. Nilainya naik dari Rp734,29 miliar menjadi Rp1,343 triliun, sedangkan pengeluaran pembiayaan tetap nihil.
Putu mengatakan perubahan KUA dan PPAS disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) 2026 serta mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Dokumen tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
“Kami berharap Perubahan APBD 2026 ini dapat dibahas secara bersama-sama sehingga mampu menumbuhkan geliat perekonomian daerah dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu,” ujar Putu.
