YOGYAKARTA — Universitas Alma Ata Yogyakarta menyampaikan sejumlah kritik terhadap kebijakan pemerintah Indonesia, mulai dari sikap diplomasi internasional hingga implementasi program dalam negeri seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
Rektor Universitas Alma Ata, Prof. Dr. H. Hamam Hadi, MS., Sc.D., mendorong pemerintah Indonesia mengambil sikap tegas terkait konflik militer di Timur Tengah, khususnya serangan militer Israel dan Amerika Serikat terhadap Republik Islam Iran.
Menurut Hamam, eskalasi konflik di kawasan tersebut berpotensi memperluas ketegangan geopolitik global sekaligus meningkatkan risiko krisis kemanusiaan.
“Sebagai negara yang konsisten menyuarakan perdamaian dunia dan menolak segala bentuk penjajahan, Indonesia diharapkan menunjukkan kepemimpinan moral dalam diplomasi internasional dengan mendorong penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi serta perlindungan terhadap masyarakat sipil,” ujar Hamam, Sabtu (7/3/2026).
Universitas Alma Ata juga meminta pemerintah meninjau kembali keikutsertaan Indonesia dalam forum internasional Dewan Perdamaian (Board of Peace). Evaluasi tersebut dinilai penting agar kebijakan luar negeri tetap selaras dengan prinsip politik bebas aktif yang menjadi fondasi diplomasi Indonesia.
Menurut Hamam, posisi Indonesia dalam forum internasional tidak boleh menimbulkan persepsi yang dapat mengaburkan sikap politik Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina.
“Indonesia sejak awal berdiri telah menunjukkan komitmen menolak segala bentuk penjajahan sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945. Karena itu kebijakan diplomasi internasional harus tetap konsisten dengan prinsip tersebut,” tegasnya.
Selain isu geopolitik, Universitas Alma Ata juga mendorong pemerintah meninjau kembali perjanjian dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat.
Hamam menilai pemerintah perlu membuka secara transparan substansi perjanjian tersebut kepada publik, termasuk potensi dampaknya terhadap kedaulatan ekonomi nasional serta perlindungan terhadap industri dalam negeri.
“Kerja sama perdagangan internasional harus dibangun atas asas kesetaraan dan kepentingan nasional jangka panjang. Jika terbukti berpotensi melemahkan kemandirian ekonomi nasional, maka evaluasi menyeluruh perlu dilakukan,” katanya.
Di sektor pembangunan sumber daya manusia, Universitas Alma Ata juga menyoroti implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah.
Hamam menilai program tersebut perlu dievaluasi secara komprehensif agar lebih tepat sasaran dan efisien dalam penggunaan anggaran negara.
Ia mengusulkan pendekatan model hybrid, yaitu dengan memprioritaskan intervensi gizi pada kelompok 1000 Hari Pertama Kehidupan yang meliputi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, sekaligus tetap menyediakan makan bergizi bagi anak sekolah dari keluarga kurang mampu.
Menurutnya, pendekatan ini dinilai lebih efektif dalam menekan angka stunting sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan.
“Pendekatan yang lebih terarah akan membuat program lebih efisien, mudah diawasi, serta memiliki dampak lebih besar terhadap peningkatan kualitas kesehatan generasi mendatang,” jelasnya.
Universitas Alma Ata juga mendorong pemerintah memperkuat pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai pilar ekonomi kerakyatan.
Hamam menilai koperasi harus benar-benar dibangun berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat, sehingga mampu memperluas partisipasi ekonomi rakyat, terutama bagi pelaku UMKM, petani, nelayan, serta pekerja sektor informal.
“Koperasi tidak boleh sekadar menjadi program administratif. Ia harus tumbuh sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berkelanjutan melalui tata kelola yang transparan dan partisipatif,” pungkasnya.
