Jakarta, bacakabar — Gelombang desakan mengguncang jajaran komisaris BUMN. Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI) mendesak Menteri BUMN Dony Oskaria mencopot tujuh komisaris yang berasal dari Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP).
Direktur PRPHKI, Dr. Saiful Anam, menilai posisi strategis di perusahaan pelat merah seharusnya tidak dijadikan hadiah politik. Apalagi, desakan ini justru berhulu dari internal Bara JP sendiri.
Ketua Umum Bara JP, Willem Frans Ansanay, secara terbuka mengancam akan mencabut rekomendasi terhadap tujuh kadernya yang duduk sebagai komisaris. “Kalau mereka tidak produktif, tidak punya kapasitas, dan tidak memberi kontribusi nyata bagi bangsa, kami akan tarik rekomendasinya. Ini keputusan pleno,” tegas Willem usai Sidang Pleno II DPP Bara JP di Jakarta Timur, Sabtu (23/5).
Bagi Saiful, pernyataan Willem membuka kotak pandora. Publik dipertemukan pada pertanyaan mendasar: atas dasar apa jabatan strategis di BUMN diisi? “Kita semua tahu kapasitas Bara JP seperti apa. Jadi wajar publik bertanya, ini soal kompetensi atau sekadar balas jasa politik?” sindirnya.
Ia menduga pengangkatan para komisaris itu warisan era sebelumnya, bukan produk pemerintahan saat ini. “Kalau ini murni keputusan di era sekarang, rasanya kecil kemungkinan terjadi,” tambahnya.
Saiful menekankan, BUMN bukan panggung balas budi. “Masih banyak putra-putri terbaik negeri ini yang punya kapasitas, integritas, dan visi. Jangan sampai kursi komisaris hanya jadi hadiah bagi relawan,” tegasnya.
Publik, menurut Saiful, kini menunggu langkah nyata. Akankah pemerintah berani membersihkan, atau justru membiarkan loyalitas terus mengalahkan meritokrasi? Satu hal yang pasti, mata publik kini tertuju pada Menteri BUMN Dony Oskaria.
