Tanah Bumbu – Wakil Ketua DPRD Tanah Bumbu, H. Hasanuddin S. Ag, menceritakan perjuangan panjang pemekaran Kabupaten Tanah Bumbu dalam upacara peringatan HUT ke-22 kabupaten tersebut. Acara dipimpin langsung oleh Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, di halaman Kantor Bupati Tanah Bumbu.
H. Hasanuddin mengungkapkan, upaya pemekaran dimulai sejak 1959 dengan pembentukan panitia di Pagatan, Namun, proses sempat terhenti hingga 1972 karena penundaan pemisahan dari Kabupaten Kotabaru.
Pada Agustus 2000, panitia dibentuk kembali dengan nama Panitia Penuntut Kabupaten Tanah Bumbu, beranggotakan perwakilan dari 8 kecamatan. Mereka melakukan studi banding ke Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah untuk mempelajari proses pemekaran daerah.
“Setelah proposal kelayakan pemekaran selesai, pihak eksekutif Kotabaru enggan melepas Tanah Bumbu,” ujar H. Hasanuddin. Hal itu memicu panitia melakukan pendekatan ke Mendagri dan DPR RI di Jakarta, serta Gubernur Kalimantan Selatan dan DPRD Provinsi Kalsel.
Perjuangan tidak mudah. Panitia melakukan 17 kali kunjungan ke Jakarta, 20 kali ke Surabaya, 4 kali ke Kalimantan Timur, dan 75 kali ke Kotabaru. Mereka juga mengirim 289 surat ke Bupati Kotabaru dan DPRD setempat, namun tak ada balasan.
“Kami hampir kehabisan kesabaran dan mulai melakukan tekanan lebih tegas,” tambahnya. Akhirnya, melalui unjuk kekuatan (show of force), panitia berhasil memperoleh SK DPRD Kotabaru yang mendukung pemekaran dengan 5 kecamatan awal, yaitu Batulicin, Kusan Hilir, Kusan Hulu, Sungai Loban, dan Satui.
Dukungan juga datang dari Gubernur Kalsel dan DPRD Provinsi, hingga akhirnya Presiden menerbitkan UU No. 2 Tahun 2003 pada 25 Februari 2003. “Alhamdulillah, Tanah Bumbu resmi menjadi kabupaten,” kata H. Hasanuddin.
Pejabat Bupati pertama, H. Zairullah Azhar, MSc, dilantik pada 8 April 2003, menandai kelengkapan syarat berdirinya Kabupaten Tanah Bumbu.
Peringatan HUT ke-22 dihadiri peserta dengan pakaian adat Nusantara, memperlihatkan kebanggaan akan budaya lokal.
