PULANG PISAU — Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau mulai meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 2026, seiring prediksi musim kemarau yang lebih panjang dan kering.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat supervisi antisipasi karhutla yang digelar di ruang rapat bupati, Rabu (1/4/2026).
Sekretaris Daerah Pulang Pisau, Tony Harisinta, mengatakan pemerintah daerah tidak ingin terlambat merespons potensi bencana.
“Jangan sampai kebakaran terjadi baru kita kelabakan. Langkah pencegahan harus dimulai dari sekarang,” ujarnya.
Ia menyebut, berdasarkan paparan BPBD Provinsi Kalimantan Tengah, musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih ekstrem dibanding tahun sebelumnya.
Sebagai langkah awal, pemerintah daerah akan mengaktifkan kembali perangkat daerah yang telah dibekali peralatan penanggulangan karhutla, serta menggerakkan relawan di lapangan.
Dari sisi pendanaan, Tony menegaskan penanganan karhutla akan menjadi prioritas, termasuk melalui pergeseran anggaran.
“Dana dari belanja tidak terduga maupun kegiatan yang bisa ditunda akan dialihkan untuk penanganan karhutla, termasuk mendorong dukungan dari desa melalui APBDes,” katanya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Pulang Pisau, Herman Wibowo, mengatakan pihaknya akan menggunakan data kejadian karhutla 2023 sebagai acuan pemetaan wilayah rawan.
“Kami akan melakukan komparasi data 2023 dan mengidentifikasi desa-desa yang berpotensi. Koordinasi juga akan melibatkan camat, kepolisian, dan TNI,” ujarnya.
Ia menambahkan, musim kemarau diperkirakan mulai lebih awal, sekitar pertengahan Mei, dipicu fenomena El Nino yang berpotensi meningkatkan risiko kekeringan.
“Artinya, kekeringan bisa terjadi lebih awal, lebih lama, dan lebih kering. Ini harus diantisipasi bersama,” katanya.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Kalimantan Tengah, Alpius Patanan, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penanganan karhutla.
Menurutnya, keterlibatan pemerintah, perusahaan, hingga masyarakat menjadi kunci untuk menekan potensi kebakaran.
“Kalau semua pihak kompak, kami optimistis risiko karhutla bisa diminimalkan,” ujarnya.
Selain karhutla, wilayah Kalimantan Tengah juga berpotensi menghadapi kekeringan, terutama di daerah selatan. Meski demikian, hingga saat ini belum ada laporan signifikan terkait krisis air bersih di Pulang Pisau.
Pemerintah berharap langkah antisipasi sejak dini dapat menekan risiko karhutla dan melindungi masyarakat serta lingkungan.
