Scroll untuk baca artikel

Tabligh Akbar 2026

HUT ke-23 Tanah Bumbu

Lihat Info
Kotabaru

Proyek Rehabilitasi SDN 2 Rampa Rp4,7 M Dipertanyakan, Dinas Pendidikan Kotabaru Belum Beri Tanggapan Jelas

×

Proyek Rehabilitasi SDN 2 Rampa Rp4,7 M Dipertanyakan, Dinas Pendidikan Kotabaru Belum Beri Tanggapan Jelas

Sebarkan artikel ini
Proyek rehabilitasi SDN 2 Rampa di Pulau Laut Utara, Kotabaru, menggunakan material HPL yang dipertanyakan ketahanannya di area terbuka.

Kotabaru – Proyek rehabilitasi SDN 2 Rampa senilai Rp4,7 miliar dari APBD 2024 kini menuai sorotan. CV Purnama Alam sebagai pelaksana proyek mulai bekerja sejak 20 Juni hingga 16 Desember 2024, namun hasilnya dipertanyakan publik, terutama terkait kualitas material dan teknis pelaksanaan.

Salah satu masalah utama adalah pemakaian material HPL (High Pressure Laminate) untuk lantai halaman sekolah. Meski tahan air terbatas, HPL dinilai tidak cocok untuk area terbuka yang sering terkena air. “Material ini kurang ideal untuk lingkungan sekolah yang aktif,” ujar warga.

Kepala Sekolah SDN 2 Rampa, Warno, menjelaskan bahwa proyek masih dalam tahap perawatan. “Kami sudah memberikan masukan, tetapi kami bukan ahli konstruksi. Kami berharap instansi terkait turun tangan,” katanya.

Warno juga mengungkapkan bahwa plang proyek sempat dipasang namun dicopot setelah serah terima, menyulitkan masyarakat mengetahui detail kontraktor.

Upaya konfirmasi ke Dinas Pendidikan Kotabaru terkendala. Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas mengarahkan media ke Sumarsono, Kabid SD dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Namun, Sumarsono tidak merespons panggilan telepon, WhatsApp, maupun kunjungan langsung.

Pada Rabu (23/4/2025), media akhirnya bertemu Sumarsono, tetapi ia hanya mengalihkan pertanyaan ke staf lain tanpa klarifikasi substansial.

Di hari yang sama, Sekretaris Dinas Pendidikan, Taufikurrahman, mengatakan akan memanggil pelaksana proyek. “Besok pelaksananya ulun panggil,” ujarnya singkat. Namun, hingga berita ini diturunkan, tidak ada tanggapan resmi dari Dinas Pendidikan terkait langkah konkret penyelesaian masalah.

Warga menuntut evaluasi teknis dan transparansi penggunaan anggaran. Dana besar seharusnya menjamin kualitas bangunan yang aman dan fungsional untuk siswa.

Jika tidak ada respons terbuka, kepercayaan publik terhadap proyek pendidikan bisa terus menurun. Masyarakat menunggu tindakan tegas dari pihak berwenang untuk memastikan anggaran digunakan secara bertanggung jawab.

Baca Juga  Lanal Kotabaru Pimpin Upacara HUT ke-75 Kalsel di Tanah Bumbu

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *