Jakarta — Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dan tidak mudah percaya terhadap informasi palsu atau hoaks yang beredar luas di media sosial, terutama yang berkaitan dengan bahan bakar minyak (BBM) dan kebijakan pemerintah.
Belakangan, sejumlah unggahan berisi disinformasi terbukti menimbulkan keresahan publik. Pertamina menyayangkan adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan situasi dengan menyebarkan isu yang menyesatkan. Menurut Pertamina, praktik manipulasi informasi semacam itu tidak hanya mencoreng nama baik perusahaan, tetapi juga merugikan pemerintah yang tengah berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth M.V. Dumatubun, menegaskan bahwa pihaknya telah menelusuri sejumlah hoaks yang ramai diperbincangkan, seperti hasil pengujian oktan BBM dengan alat portabel, isu pembatasan pembelian BBM, serta video viral tentang kebakaran SPBU dan kerusuhan di beberapa daerah.
Ia menjelaskan, informasi mengenai pengujian Research Octane Number (RON) dengan alat portabel sama sekali tidak dapat dijadikan acuan resmi. Secara internasional, pengujian RON hanya bisa dilakukan dengan mesin CFR (Cooperative Fuel Research Engine) sesuai standar ASTM D2699. Mesin ini adalah satu-satunya alat yang diakui secara global untuk menentukan ketahanan bahan bakar terhadap knocking atau detonasi.
Alat portabel seperti Oktis-2, lanjutnya, tidak benar-benar mengukur angka oktan, melainkan hanya mendeteksi sifat dielektrik atau daya hantar listrik bahan bakar. Nilai yang dihasilkan pun sangat bervariasi dan tidak akurat secara ilmiah. Ia menambahkan, perbedaan sistem pengukuran antara Eropa dan Amerika Serikat juga sering memicu salah tafsir. Di Eropa digunakan standar RON, sementara di AS digunakan AKI (Anti Knocking Index). RON 98 di Eropa, misalnya, setara dengan AKI 91–92 di Amerika Serikat.
Roberth juga menegaskan bahwa kabar tentang pembatasan pengisian BBM selama 7 hari untuk mobil dan 4 hari untuk motor adalah tidak benar. Penyaluran BBM, khususnya BBM subsidi, tetap berjalan normal sesuai mekanisme dan aturan pemerintah agar lebih tepat sasaran serta transparan.
Terkait video yang menyebut kebakaran SPBU akibat pembatasan BBM, Pertamina memastikan bahwa video tersebut adalah rekaman lama dari insiden di Aceh pada 2024. Sementara itu, video lain yang menggambarkan seolah masyarakat “menggeruduk” SPBU di Lumajang ternyata terjadi saat kegiatan karnaval desa di Sentul pada 17 September 2025. SPBU sudah tutup sejak pukul 21.00 WIB, dan kerumunan warga terjadi karena berteduh dari hujan deras. Keributan kecil yang muncul disebabkan pengaruh minuman keras, bukan karena layanan SPBU. Tidak ada penjarahan maupun kerusakan fasilitas.
Melihat banyaknya hoaks yang beredar, Roberth mengimbau masyarakat untuk lebih jeli dalam menerima dan menyebarkan informasi, terutama yang berkaitan dengan BBM, kebijakan energi, maupun rekrutmen Pertamina.
“Kami meminta masyarakat untuk selalu memeriksa sumber informasi sebelum mempercayai atau membagikannya. Jangan sampai termakan hoaks seperti isu pembatasan pembelian BBM, hasil pengujian yang tidak dilakukan oleh ahli, atau rekrutmen fiktif yang mengatasnamakan Pertamina,” ujarnya.
Pertamina Patra Niaga menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan yang transparan dan berkeadilan kepada masyarakat. Perusahaan juga mengajak publik agar hanya mengacu pada sumber resmi Pertamina untuk memperoleh informasi akurat seputar BBM, distribusi energi, dan kebijakan pemerintah di sektor energi.
