BUNTOK — Harga Pertalite eceran di Kabupaten Barito Selatan dilaporkan menembus Rp17 ribu per liter. Kondisi itu memicu keluhan warga dan mendapat perhatian dari Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) Wilayah Kalimantan.
Warga menilai distribusi BBM bersubsidi di daerah tersebut belum berjalan normal. Di sisi lain, masyarakat mengaku kesulitan mendapatkan BBM di SPBU karena antrean panjang dan stok yang terbatas.
Salah seorang warga Barsel, Risky, mengaku kondisi itu membuat masyarakat kecil semakin terbebani.
“Kita beli minyak susah sekali, harus antre panjang. Tapi pelangsir justru seperti mudah mendapatkan stok,” ujar Risky, Jumat (8/5/2026).
Ia mengatakan harga Pertalite di tingkat eceran saat ini berkisar Rp16 ribu hingga Rp17 ribu per liter. Sementara Pertamax disebut dijual hingga lebih dari Rp20 ribu per liter.
Padahal, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sebelumnya telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait harga eceran BBM, yakni Pertalite Rp13 ribu dan Pertamax Rp15 ribu per liter.
“Di lapangan harganya jauh lebih tinggi. Aturannya seperti tidak berjalan,” katanya.
Perwakilan BEM PTNU Wilayah Kalimantan, Sugi, meminta pemerintah daerah dan aparat penegak hukum melakukan pengawasan lebih ketat terhadap distribusi BBM di Barsel.
Menurutnya, dugaan praktik pelangsiran harus segera ditertibkan agar distribusi BBM bersubsidi tidak dikuasai pihak tertentu.
“SPBU yang melanggar dan pelangsir yang memainkan harga harus diperiksa. Masyarakat butuh kepastian distribusi BBM berjalan adil,” ujar Sugi.
Ia menilai lonjakan harga BBM eceran paling berdampak bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha kecil yang bergantung pada kebutuhan bahan bakar setiap hari.
Warga berharap pemerintah daerah bersama aparat terkait segera melakukan inspeksi lapangan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan sesuai aturan dan harga kembali stabil.
