KOTABARU – Polemik antrean bahan bakar minyak (BBM) yang berdampak pada operasional speedboat angkutan umum menjadi perhatian DPRD Kotabaru.
Persoalan tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kotabaru, Awaludin, Senin (4/5/2026).
Rapat menghadirkan perwakilan masyarakat, operator speedboat, pelaku distribusi, hingga pihak Pertamina guna membahas keluhan warga terkait sulitnya memperoleh BBM.
“Kami ingin semua pihak terbuka menyampaikan kondisi sebenarnya. Warga dan operator speedboat mengalami kesulitan mendapatkan BBM,” ujar Awaludin.
Dari pihak Pertamina, Faisal memastikan tidak ada pengurangan stok BBM di Kotabaru.
“Stok harian tidak dikurangi, bahkan penyaluran meningkat. Kondisi stok aman untuk 10 hingga 20 hari ke depan,” katanya.
Menurutnya, antrean panjang lebih dipicu kepanikan masyarakat akibat isu kenaikan harga BBM dibandingkan persoalan kelangkaan stok.
Ia menjelaskan distribusi BBM di Kotabaru berada di bawah pengelolaan Pertamina Patra Niaga wilayah Banjar dengan pasokan yang dikirim menggunakan kapal tanker.
Sementara itu, Kepala Desa Hilir Muara, Usman Pahero, menilai sistem distribusi masih menjadi persoalan utama, terutama bagi wilayah kepulauan yang bergantung pada pelansiran BBM.
“Pelansiran itu mendistribusikan, bukan menyalahgunakan. Kalau stok aman, kenapa antrean tetap terjadi?” ujarnya.
Keluhan serupa disampaikan Ketua Organisasi Speedboat Angkutan Umum, Arbain. Ia menyebut pembatasan pembelian BBM menggunakan jerigen sejak awal Mei berdampak langsung terhadap layanan transportasi masyarakat.
“Sejak 1 Mei, speedboat kesulitan mendapatkan BBM. Operasional terganggu,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kotabaru, Abu Suwandi, mengatakan DPRD akan mendorong evaluasi sistem distribusi BBM, termasuk mengkaji ulang mekanisme penyaluran kepada masyarakat dan operator transportasi.
“Berbagai opsi akan dipertimbangkan agar distribusi BBM lebih efektif dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” ujarnya.
RDP tersebut menjadi upaya DPRD Kotabaru mencari solusi atas persoalan distribusi BBM yang dinilai mulai mengganggu aktivitas warga, terutama sektor transportasi perairan.
