BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus memperkuat pondasi ekonomi masyarakaui pemberdayaan koperasi dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel, Gusti Yanuar Noor Rifai, saat membuka Workshop Peningkatan Ekonomi Keluarga melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Koperasi, di salah satu hotel di Banjarmasin, Selasa (14/10/2025).
Menurut Gusti Yanuar, penguatan ekonomi keluarga menjadi bagian penting dari visi pembangunan daerah “Kalsel Bekerja: Berkelanjutan, Berbudaya, Religi, dan Sejahtera menuju Gerbang Logistik Kalimantan.”
“Melalui koperasi dan UMKM, kita ingin membangun ekonomi dari bawah — dari keluarga dan komunitas. Ketika keluarga kuat secara ekonomi, maka daerah juga akan tumbuh lebih sejahtera,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan yang berpihak pada pelaku usaha kecil, salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan dan perlindungan bagi koperasi serta UMKM. Regulasi tersebut mencakup penyederhanaan perizinan, fasilitasi pembiayaan, dan perluasan akses pasar.
“Program ini kami dorong agar pelaku UMKM bisa naik kelas, mandiri, dan memberi dampak ekonomi nyata bagi keluarganya,” tambahnya.
Tahun 2025, Dinas Koperasi dan UKM Kalsel akan menggulirkan sejumlah program strategis, seperti bimbingan teknis koperasi modern, pelatihan digitalisasi dan manajemen koperasi, hingga fasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selain itu, program One Pesantren One Product (OPOP) juga terus diperkuat untuk menggerakkan ekonomi berbasis pesantren.
Pemprov Kalsel turut memperkuat regulasi lewat Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemberdayaan Usaha Kecil, yang mewajibkan instansi pemerintah dan swasta menyediakan minimal 30 persen ruang promosi bagi produk UMKM di area publik.
“Kebijakan ini bentuk keberpihakan nyata pemerintah agar pelaku usaha kecil punya ruang untuk berkembang dan bersaing,” tegas Yanuar.
Selain itu, pemerintah juga mendukung program nasional Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Koperasi ini diharapkan menjadi motor ekonomi desa melalui pengelolaan unit usaha logistik, simpan pinjam, dan pangan, dengan bunga pinjaman rendah hanya 6 persen per tahun.
Untuk mendukung akses permodalan, Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2025 disalurkan senilai Rp5,69 triliun, dengan realisasi hingga September mencapai Rp3,77 triliun atau sekitar 66,13 persen. Di tingkat daerah, sejumlah pemerintah kabupaten dan kota juga memiliki program kredit mikro seperti Kredit Bahuma di Banjarmasin dan Kredit Gerbang Emas di Tabalong.
Di sisi lain, sektor ekonomi kreatif juga menjadi fokus utama. Dinas Koperasi dan UKM Kalsel secara rutin memberikan pelatihan desain kemasan, pemasaran digital, dan peningkatan mutu produk agar UMKM Kalsel mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional.
“Kreativitas adalah kunci. Kalau produk kita punya nilai tambah dan tampilan menarik, pasar akan terbuka lebar,” ujar Yanuar.
Ia berharap, sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat mampu memperkuat ekonomi keluarga di Kalimantan Selatan secara berkelanjutan.
“Peningkatan ekonomi keluarga adalah fondasi pembangunan daerah. Dengan kolaborasi dan inovasi, koperasi serta UMKM akan menjadi motor penggerak menuju Kalsel yang lebih sejahtera,” pungkasnya.
