Kotabaru, bacakabar – Pemerintah Kabupaten Kotabaru menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kabupaten/Kota Sehat (KKS) Tahun 2025 di Ruang Rapat Zona Partisipasi, Selasa (8/7/2025). Rakor ini dihadiri unsur Forkopimda, kepala SKPD, camat, lurah, kepala desa, serta narasumber dari Pemprov Kalimantan Selatan.
Wakil Bupati Kotabaru, Syairi Mukhlis, membuka rakor mewakili Bupati H. Muhammad Rusli. Ia menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor untuk menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan layak huni.
“Program KKS bukan sekadar label atau penghargaan. Ini komitmen kita semua untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujar Syairi.
Ia menyebut, keberhasilan pembangunan kesehatan tak bisa hanya diserahkan pada sektor kesehatan semata. Semua pihak, mulai dari pemerintah hingga komunitas, harus aktif terlibat.
“Kunci keberhasilan program ini ada pada koordinasi lintas sektor, forum pelibatan masyarakat, dan integrasi perencanaan pembangunan,” tegasnya.
Ia menambahkan, Pemkab akan terus mendorong digitalisasi tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi berbasis pelayanan publik sebagai pendukung utama KKS. Fokus penataan kawasan juga diarahkan pada pemukiman, pasar, sekolah, kawasan industri, dan perkantoran yang sehat.
Ketua Panitia Rakor KKS, Arya Noor Abdi, menjelaskan bahwa KKS merupakan program integratif dan partisipatif untuk mewujudkan daerah yang sehat. Pemerintah pusat memberikan penghargaan Swasti Saba setiap dua tahun, dengan tiga kategori: Padapa, Wiwerda, dan Wistara.
“Kotabaru termasuk salah satu dari tiga kabupaten di Kalsel yang belum mengikuti penilaian nasional. Kita targetkan ikut pada 2027,” ujar Arya.
Rangkaian rakor ditutup dengan penandatanganan komitmen Deklarasi ODF (Open Defecation Free) oleh tujuh kecamatan. Wakil Bupati bersama Forkopimda juga menyerahkan sertifikat Desa ODF sebagai dukungan terhadap sanitasi layak dan perubahan perilaku hidup bersih.
“Semoga sinergi kita memberi dampak nyata bagi masyarakat Kotabaru,” harap Syairi.
