MALANG – Anggota DPRD Kota Malang, Kartika, mengusulkan setiap sekolah memiliki psikolog tetap untuk mendampingi perkembangan anak sekaligus membantu penanganan kasus kekerasan terhadap anak.
Usulan tersebut disampaikan dalam kegiatan serap aspirasi di PAUD Kartika Pradana, Selasa (3/11/2026). Dalam pertemuan itu, warga juga menyampaikan kebutuhan pengadaan alat pemadam api ringan (APAR) untuk meningkatkan keselamatan di lingkungan pendidikan.
Kartika, anggota Komisi D DPRD Kota Malang dari Fraksi Partai Golkar, mengatakan keberadaan psikolog di sekolah tidak cukup hanya melalui kegiatan sosialisasi sesekali. Tenaga profesional tersebut perlu mendampingi perkembangan anak, memberikan konsultasi kepada orang tua, serta membantu penanganan apabila ada anak yang menjadi korban.
“Harapannya, setiap sekolah memiliki satu psikolog tetap. Jadi bukan hanya didatangkan ketika ada kegiatan sosialisasi, tetapi benar-benar mendampingi perkembangan anak, memberikan konsultasi kepada orang tua, dan membantu penanganan apabila ada anak yang menjadi korban,” ujar Kartika.
Ia menilai edukasi perlindungan anak perlu diperkuat, terutama mengenai batasan tubuh, privasi, dan kemampuan mengenali tindakan yang tidak pantas. Sekolah dan keluarga juga perlu memiliki pemahaman yang sama dalam memberikan edukasi tersebut.
Menurut Kartika, kemudahan akses terhadap konten dewasa menjadi salah satu hal yang perlu diwaspadai karena anak-anak juga berpotensi terpapar.
Ia menegaskan perlindungan harus diberikan kepada semua anak tanpa membedakan jenis kelamin. Anak laki-laki maupun perempuan sama-sama membutuhkan pemahaman mengenai perlindungan diri dan lingkungan yang aman.
Kartika menilai penanganan kekerasan terhadap anak tidak cukup hanya dilakukan setelah kasus terjadi. Pencegahan perlu diperkuat melalui edukasi, pendampingan, serta keterlibatan tenaga pendidik dan keluarga.
Selain persoalan perlindungan anak, pengadaan APAR juga menjadi aspirasi yang disampaikan warga. Menurut Kartika, fasilitas keselamatan tersebut merupakan kebutuhan penting untuk mendukung keamanan lingkungan pendidikan.
Sebagai anggota Komisi D, berbagai masukan tersebut menjadi bagian dari bahan pengawasan dan perjuangan kebijakan DPRD di bidang pendidikan serta kesejahteraan masyarakat.
