BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya untuk memperkuat kedaulatan pangan lokal dan menjaga ketahanan pangan nasional.
Hal itu disampaikan Plh Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Ariadi Noor, mewakili Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, saat menerima Kunjungan Kerja Komite II DPD RI di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Senin (10/11/2025).
Dalam kesempatan itu, Ariadi Noor mengungkapkan rasa syukur atas capaian Kalimantan Selatan yang berhasil menempati peringkat pertama nasional dalam Indeks Ketahanan Pangan 2025 berdasarkan laporan Badan Pangan Nasional (Bapanas).
“Capaian ini menjadi bukti bahwa berbagai program yang dijalankan pemerintah daerah bersama seluruh pihak terkait sudah berada di jalur yang benar,” ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras pemerintah daerah, pelaku usaha, petani, dan masyarakat yang terus bersinergi menjaga ketersediaan serta distribusi pangan di seluruh wilayah.
“Kita ingin memastikan pangan cukup, distribusi lancar, dan harga tetap stabil di semua daerah,” tambahnya.
Gubernur Muhidin melalui sambutan tertulisnya menekankan pentingnya mobilisasi produk pangan lokal agar memiliki nilai tambah melalui UMKM, koperasi, dan jaringan distribusi daerah. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat daya saing produk lokal sekaligus membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan petani.
Meski begitu, ia mengingatkan masih ada sejumlah tantangan yang perlu dihadapi bersama, seperti fluktuasi harga bahan pokok, keterbatasan cadangan pangan daerah, serta peningkatan standar keamanan dan gizi masyarakat.
“Kebijakan pangan harus berbasis data yang akurat dan sistem informasi yang terintegrasi agar dapat dijalankan cepat dan tepat sasaran,” tegasnya.
Pemprov Kalsel juga terus memperkuat kolaborasi dengan Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, dan Bulog dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan di daerah.
“Kami ingin memastikan sistem pangan daerah mandiri dan tangguh menghadapi gejolak global,” kata Ariadi.
Ia menambahkan, kunjungan kerja Komite II DPD RI ini diharapkan menjadi momentum memperjuangkan penyempurnaan kebijakan pangan nasional yang lebih berpihak kepada daerah, petani, dan masyarakat kecil.
“Semoga kegiatan ini menghasilkan rekomendasi yang konstruktif dan berdampak nyata bagi kebijakan pangan ke depan,” tutupnya.
