Jakarta – Presiden Joko Widodo telah resmi menandatangani Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) pada selasa, (15/2).
Dengan demikian, sosok yang akan menjadi kepala otorita IKN pun menjadi pertanyaan publik.
Tenaga Ahli Utama KSP Wandy Tuturoong mengungkapkan pihaknya masih menunggu keputusan Jokowi soal kepala otorita tersebut.
“Iya masih nunggu, sama seperti pemilihan menteri, kan ini jabatan setingkat menteri,” ujarnya, Jumat (18/2/2022), dikutip detiknews.
Setelah resmi menandatangani UU IKN, pemerintah selanjutnya akan menyiapkan aturan turunannya.
Wandy mengatakan pihak KSP masih mengawal proses tersebut di bawah pimpinan dari Bappenas.
IKN bernama Nusantara itu disepakati berbentuk satuan pemerintahan daerah bersifat khusus setingkat provinsi yang disebut Otorita IKN.
Otorita IKN tersebut untuk merespons perkembangan era digital saat ini dalam memudahkan pelaksanaan segala urusan pembangunan IKN.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut pembangunan IKN mengusung ‘Kota Dunia untuk Semua’.
Dia berharap Nusantara bisa merepresentasikan kesatuan yang mengakomodasikan kekayaan kemajemukan Indonesia.
Menurutnya, hal itu menjadi modal sosial untuk memajukan kesejahteraan rakyat serta Indonesia maju, tangguh, dan berkelanjutan.
Suharso juga menyebutkan tiga tujuan utama IKN, yakni simbol identitas nasional, kota berkelanjutan di dunia, dan penggerak ekonomi Indonesia di masa depan
Sementara terkait kepala otorita IKN, Jokowi mengaku mempunyai kriteria khusus.
Dia ingin sosok yang menjadi kepala otorita IKN berlatar belakang arsitek dan pernah memimpin daerah. (Red)
