BANJARBARU — Proyek strategis pembangunan Jembatan Pulau Laut memasuki tahap lanjutan melalui penandatanganan kontrak kerja sama skema tahun jamak (multiyear) antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kabupaten Kotabaru, dan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
Penandatanganan kontrak berlangsung di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (30/3/2026), disaksikan Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, Bupati Kotabaru Muhammad Rusli, serta Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif.
Muhidin menegaskan, pembangunan jembatan tersebut merupakan proyek strategis yang tidak hanya berorientasi pada infrastruktur fisik, tetapi juga sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi baru di Kalimantan Selatan.
“Ini akan membuka akses, memangkas waktu tempuh, dan mendorong pergerakan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pembiayaan proyek dilakukan secara bersama. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengalokasikan sekitar Rp550 miliar per tahun, sementara Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu masing-masing Rp100 miliar per tahun.
Total investasi daerah mencapai Rp750 miliar per tahun untuk pembangunan bagian sisi jembatan. Sementara itu, pembangunan bentang utama akan dikerjakan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dengan nilai sekitar Rp3 triliun.
Dengan skema tersebut, proyek ini diperkirakan memiliki total investasi sekitar Rp3,75 triliun.
Muhidin menargetkan pembangunan jembatan dapat diselesaikan pada 2028. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan ketat agar proyek berjalan tepat waktu dan sesuai standar kualitas.
Jembatan Pulau Laut diproyeksikan menjadi penghubung utama antarwilayah sekaligus mendukung sektor perdagangan, logistik, perikanan, hingga pariwisata di Kalimantan Selatan.
Kehadiran Bupati Kotabaru dalam penandatanganan kontrak lanjutan ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
