IPHI Dorong Pemerintahan Prabowo Gibran Bentuk Kementerian Haji dan Umroh

  • Bagikan
Jemaah haji asal Indonesia (Foto Istimewa)

Ketua Dewan Pembina Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia atau IPHI KH Ahmad Gufron mencatat masih terjadi kesemrawutan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024.

Gufron menilai, pelayanan ibadah haji tahun depan harus diperbaiki oleh pemerintah terpilih yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

“Mulai dari pengaturan penginapan, imarah, tenda, makan atau catering jemaah hingga transportasi harus dibenahi dalam pelaksanaan haji tahun depan,” kata KH Ahmad Gufron Sabtu, (22/6/2024).

Seharusnya, lanjut Ghufron, kekurangan dalam pelayanan ibadah haji tahun lalu menjadi evaluasi bagi pelaksanaan haji tahun ini.

“Jadi, kekacauan dalam pelaksanaan haji tidak terus menerus terulang. Kami melihat problem haji dari tahun ke tahun terus terjadi dan masalahnya itu-itu saja,” ujarnya.

Gufron menambahkan, management dalam penyelenggaraan haji harus jelas. Sehingga muncul transparansi yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Mulai pengadaan visa dan kuota tambahan jemaah haji harus dijelaskan secara transparan. Pengadaan catering dan transportasi jangan disalahgunakan oleh oknum petugas haji,” urainya.

Untuk itu, IPHI merekomendasikan beberapa hal dalam penyelenggaraan ibadah haji. Sehingga, kekhususan jemaah haji selama ditanah suci bisa terwujud.

“Ada tiga rekomendasi dari IPHI tentang penyelenggaraan ibadah haji diantaranya. Pertama, penyelenggaraan ibadah haji perlu diaudit oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh presiden Jokowi,” terangnya

Rekomendasi kedua, menurut Gufron, mendukung pengawasan haji yang dilakukan oleh DPR RI dengan membentuk Panitia Khusus atau Pansus Haji.

Ketiga, lanjut Gufron, IPHI mengusulkan kepada pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka nanti untuk membentuk Kementerian Haji dan Umroh.

“Hal ini penting dilakukan untuk meminimalisir kesemrawutan, ketidakjelasan pelayanan ibadah haji dan umroh. Selain itu juga untuk menghilangkan pemanfaatan visa selain visa haji,” tegasnya.

Baca Juga  JNK Korwil Hongkong-Macau Siap Menangkan Ganjar Mahfud

Dirinya menegaskan, problem haji yang terjadi dari tahun ke tahun sudah akut dan selalu berulang-ulang. Sehingga dibutuhkan pembenahan secara komperhensif.

“Masalah haji dan umroh sudah akut. Mulai dari lamanya menunggu keberangkatan, mahalnya biaya, pelayanan, catering, transportasi, penginapan dan lain-lain hingga petugas yang tidak profesional. Jadi haji ada pembenahan yang maksimal sehingga memberikan kenyamanan kepada para jemaah yang melaksanakan ibadah haji,” demikian Gufron.

(Witanto)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *