Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi Progres Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagai tindak lanjut arahan Kementerian Dalam Negeri terkait percepatan pelaksanaan APBD. Rakor berlangsung di Ruang Aberani Sulaiman, Setdaprov Kalsel, Jumat (21/11/2025).
Rapat dipimpin Gubernur Kalsel H. Muhidin didampingi Sekda Provinsi Kalsel Muhammad Syarifuddin. Kegiatan turut dihadiri Kepala Bappeda Suprapti Tri Astuti, Inspektur Provinsi Akhmad Fydayeen, Kepala BPKAD Fatkhan, Kepala Bapenda Subhan Nor Yaumil, serta seluruh kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel.
Dalam arahannya, Gubernur Muhidin menekankan rapat ini digelar untuk mengevaluasi rendahnya realisasi belanja sejumlah SKPD sekaligus memastikan percepatan serapan anggaran dapat berjalan lebih optimal.
“Hari ini kita rapat koordinasi antar-SKPD terkait realisasi anggaran 2025–2026. Kita membahas juga mengapa serapan belanja tahun ini masih rendah,” ujar Muhidin.
Ia meminta seluruh SKPD segera menyiapkan langkah percepatan dan rencana belanja tahun 2026 sejak dini agar masalah serapan rendah tidak terulang.
“Saya mengharapkan pada 2026 setiap SKPD sudah punya rencana penggunaan anggaran yang jelas. Jika hal ini kembali terulang, maka pada Januari 2026 kita akan membuat Pakta Integritas,” tegasnya.
Gubernur Muhidin juga memberikan ultimatum kepada pimpinan SKPD yang tidak mampu melaksanakan anggaran sesuai target.
“Jika pimpinan tidak bisa menggunakan dana sesuai perencanaan, maka harus bersedia mundur atau dinonjobkan,” ucapnya.
Melalui rakor ini, Pemprov Kalsel menegaskan pentingnya peningkatan kinerja program dan kegiatan agar APBD 2025 terserap maksimal dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan serta pelayanan publik di Kalimantan Selatan.
