Tanah Bumbu — Komisi I DPRD Kabupaten Tanah Bumbu menggelar rapat kerja dengan Dinas Pendidikan setempat untuk membahas berbagai persoalan mendasar di sektor pendidikan, mulai dari kondisi bangunan sekolah hingga kesejahteraan tenaga pendidik, Senin (19/1/2026).
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Tanah Bumbu, Boby Rahman, menyoroti masih adanya sekolah dengan konstruksi dinding kayu, keterbatasan sarana belajar seperti meja dan kursi, serta persoalan keterlambatan pembayaran gaji guru honorer.
Anggota Komisi I DPRD Tanah Bumbu, Sarinah, menegaskan perlunya perencanaan yang lebih menyeluruh dalam pembangunan ruang kelas baru. Menurutnya, pembangunan fisik harus dibarengi dengan penyediaan fasilitas penunjang agar kegiatan belajar mengajar berjalan optimal.
“Kita tidak ingin mengulang persoalan lama. Ketika ruang kelas dibangun, meja dan kursi harus tersedia agar siswa bisa langsung memanfaatkannya,” ujarnya dalam rapat.
Komisi I juga menekankan pentingnya pemerataan sarana dan prasarana pendidikan di seluruh kecamatan, agar tidak terjadi kesenjangan fasilitas antarwilayah.
Selain itu, rapat turut membahas penanganan banjir yang kerap menggenangi SDN 3 Batulicin di Jalan Manggis, Kecamatan Batulicin, yang dinilai mengganggu aktivitas belajar siswa.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Sekretaris Dinas Pendidikan Tanah Bumbu, Dwi Teguh Efendi, mengakui keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan utama. Ia menyebutkan, sebagian besar anggaran pendidikan terserap untuk belanja pegawai.
“Hampir 60 persen anggaran digunakan untuk belanja pegawai, sehingga pemenuhan sarana prasarana harus dilakukan secara bertahap,” kata Dwi Teguh.
Terkait persoalan banjir di SDN 3 Batulicin, Disdik berkomitmen berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk mencari solusi teknis yang tepat.
Sementara itu, mengenai keterlambatan gaji guru honorer di sekolah swasta, Dwi Teguh menjelaskan bahwa pencairan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dilakukan secara triwulanan. Ia mengingatkan pihak sekolah untuk memastikan pembaruan data melalui sistem Dapodik, karena penyaluran bantuan bergantung pada keakuratan data tersebut.
Untuk guru di sekolah yang sedang berproses dari status swasta ke negeri, Disdik disebut tengah mengupayakan solusi administratif agar hak penggajian tetap terpenuhi.
Menutup rapat, Ketua Komisi I DPRD Tanah Bumbu Boby Rahman meminta Dinas Pendidikan menyusun perencanaan pembangunan yang lebih matang dan berbasis skala prioritas.
“Kami berharap setiap program pembangunan pendidikan memiliki perencanaan yang jelas, terukur, dan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan,” tegasnya.
