Banjarmasin – Komisi II DPRD Kalsel saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama BPH Migas dan instansi terkait, meminta dilakukan pengawasan terhadap penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan.
Bertempat di ruang rapat Komisi ll DPRD Kalsel, Gedung A lantai 4 pada Rabu (26/10/2023), RDP digelar dalam rangka menyikapi permasalahan penyaluran BBM nelayan yang dikhawatirkan tidak tepat sasaran.
Kegiatan Direktur BPH Migas, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Dinas DKPP Tanah Bumbu, Kepala Dinas DKPP Kota baru, Kepala Dinas DKPP Tanah Laut, Kepala Sahbandar Kelas 1 Banjarmasin, Kepala Kantor Kesahbadaran Kelas lll Kota Baru, Tanah Bumbu, UPP Kelas lll Kintap, Pimpinan PT Pertamina Provinsi Kalimantan Selatan,
Ketua HNSI Prov Kalimantan Selatan, Ketua KNTI Kota Baru.
“Kita di Komisi ll DPRD Prov Kalsel minta data rill kuota BBM dan data Kapal Nelayan di wilayah Kalsel, di perlihatkan agar nanti pada saat pengajuan BBM subsidi pada kepada BPH Migas bisa tersalurkan dengan baik,” kata sekretariat Komisi ll DPRD Provinsi Kalimantan HM. Iqbal Yudiannor, SE.
Menurutnya permasalahan BBM subsidi nelayan ini memang sudah terjadi berlarut-larut, yang menjadi pertanyaan apakah penyalur betul-betul menyalurkan BBM subsidi itu ke nelayan, karena nelayan tidak setiap hari melaut.
Komisi ll DPRD Provinsi Kalimantan berharap pada BPH migas agar kuota BBM bersubsidi nelayan bisa ditambah sekaligus berharap agar pengawasan penyaluran BBM Nelayan ini lebih di perketat.
Hal senada disampaikan Ketua HNSI Provinsi Kalimantan Selatan, Ir. Hj. Suryatina. Dijelaskannya, pada kenyataannya kuota BBM Subsidi Nelayan memang tidak mencukupi. Maka itu ia berharap agar BPH migas dan Pertamina untuk menambahkan kuota BBM bersubsidi nelayan Kalsel.
Selain itu ia juga meminta kepada pihak terkait untuk lebih meningkatkan pengawasan tentang penyaluran BBM bersubsidi agar tidak terjadi penyelewengan.
Sementara itu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Rusdi Hartono, mengatakan fokus BBM subsidi nelayan pasti bermasalah terus karena kuota yang tersedia hanya 10 persen.
“Kami akan selalu upayakan terbaik untuk nelayan,” katanya.
(Alimudin)
